Merdeka.com - Meski APBD DKI 2015 sudah diketok palu, perang dingin Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, rupanya belum berakhir. Mereka kembali perang dingin karena berbeda pendapat soal pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 ke Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diketahui, APBD DKI 2015 yang diajukan pihak Ahok ditolak Mendagri Tjahjo Kumo, karena ada beberapa format yang tidak sesuai. Sementara pihak DPRD mengirimkan surat Mendagri bahwa surat dari merekalah yang sah.

"Enggak fair kan. Makanya saya harap Mendagri ikutin yang kita kirim, bukan dari DPRD. Kan sudah ketuk palu. Kalau dari DPRD lagi dia ganti-ganti lagi, oknum DPRD berusaha ganti Rp 8,8 triliun saya enggak mau ngasih," kata Ahok kala itu.

Tak terima dengan ucapan Ahok, pimpinan DPRD akan menggelar rapat Senin (16/2) besok. Dalam rapat tersebut, akan dibicarakan soal niatan DPRD mengajukan impeachment (pemakzulan) kepada Ahok.

"Ahok sudah melanggar beberapa aturan. Kemungkinan sekali langkah yang dilakukan adalah impeachment. Bukan hanya soal APBD tetapi juga tentang sikap dan cara kerja Ahok," ungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, saat berbincang dengan merdeka.com di Gedung DPRD, Minggu (15/2)

Taufik mengatakan, alasan utama diajukannya impeachment adalah APBD yang dipegang oleh Kemendagri merupakan berkas ilegal. Menurutnya, berkas yang diberikan bukanlah berkas APBD yang sudah melewati proses administrasi dan prosedur.

"Dia ngasih berkas yang masih mentah. Itu kan nipu namanya. Melanggar UU Kemendagri no.37, makanya dibalikin ke Kemendagri. Kemendagri itu kan berpedoman kepada aturan," tutur Taufik dengan nada tinggi.

Dia juga menyinggung soal e-budgeting yang diributkan oleh Ahok. Menurutnya, e-budgeting yang direncanakan oleh Ahok adalah alat bukan termasuk ranah pembahasan dewan. "E-budgeting itu kalau draft-nya sudah selesai, baru di input. E-budgeting adalah tools untuk keterbukaan," tambah Taufik.

Bukan hanya itu, DPRD juga akan membahas tentang sikap Ahok yang tidak sesuai dengan sikap yang seharusnya dimiliki oleh petinggi negara. "Apa itu sabotase, curiga sama anak buahnya, marah-marah sama PLN. Dia tidak seharusnya seperti itu. Namanya semau-mau gubernur ini. Dia pikir ini toko kelontong. Anda yang ngajuin Anda juga yang mengesahkan. Ini negara lho, bukan toko kelontong," tegas Taufik.

Taufik menambahkan, pihaknya tidak ingin membuat perseteruan antara DPRD dengan Ahok semakin memanas, melainkan hanya untuk meluruskan siapa yang sebenarnya memanipulasi data APBD. menurutnya, hal itu bisa merugikan masyarakat atas manipulatif data tersebut.