Soal wali kota Jakbar dan Jaksel, DPRD DKI tunggu masukan warga

Merdeka.com - Pengangkatan Wali Kota Jakarta Barat dan Wali Kota Jakarta Selatan menunggu rekomendasi dari DPRD. Walaupun dalam peraturan, yakni pasal 19 ayat 2 UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam penjelasan umum alinea tiga, sebenarnya rekomendasi DPRD tidak diperlukan apabila mendesak.

Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana mengungkapkan, lamanya memberikan rekomendasi karena masih mengumpulkan masukan dari warga. Sebab, dia menilai pemimpin sekarang harus berkualitas sesuai keinginan warga.

"Masih mengumpulkan masukan-masukan dari warga karena kan sekarang senangnya yang berkualitas. Jadi wali kota juga harus dengar masukan dari warga," ujar Sani sapaan Triwisaksana saat dihubungi wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/5).

Politikus PKS ini mengungkapkan, pemilihan camat dan lurah dilakukan berbulan-bulan melalui mekanisme lelang jabatan. Oleh karenanya, dia ingin jabatan wali kota juga diseleksi tidak dalam waktu singkat.

"Kan lelang camat dan lurah saja juga menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Masak walikota juga tidak begitu," cetusnya.

Sani mengungkapkan, calon wali kota Jakarta Selatan adalah Syamsudin Noor dan wali kota Jakarta Barat, Fatahillah. Rekomendasi dari DPRD akan selesai dalam bulan ini.

"Iya Fatahillah sama Syamsudin Noor. Insya allah dalam bulan ini," ucapnya.

Menurutnya, seluruh unsur pimpinan DPRD menyetujui pilihan eksekutif tetapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari warga.

"Kalau kita sih tidak ada masalah, pada prinsipnya gubernur tinggal melantik kedua wali kota tersebut tapi sekali lagi harus ada masukan dari masyarakat," terangnya.

Dia mengaku surat permintaan rekomendasi kedua dilayangkan oleh DPRD pada April lalu. Selain itu, lamanya pemberian rekomendasi tidak dipermasalahkan oleh gubernur.

"Kan gubernur bilang enggak ada masalah. Lagian camat dan lurah juga lama kan prosesnya," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui lamanya rekomendasi yang diberikan oleh DPRD mempengaruhi jalannya pemerintahan di kedua wilayah tersebut. Namun, karena etika politik mengatakan demikian, Jokowi tidak dapat berbuat apa-apa.

"Enggak usah ditanya, itu sudah pasti," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/5).

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku jika DPRD sudah memberikan rekomendasi maka besok akan segera melantik. Tetapi, dua surat resmi permintaan rekomendasi yang dilayangkan kepada DPRD belum juga mendapatkan tanggapan.

Walaupun dalam peraturan, yakni pasal 19 ayat 2 UU 29/2007 sebenarnya rekomendasi DPRD tidak diperlukan apabila mendesak. Namun, Jokowi mengaku ingin menjalin hubungan dengan menunggu hasil dari DPRD.

Tenggang waktu untuk rekomendasi DPRD ini, Jokowi masih menunggu jawaban legislatif. Tetapi, bapak tiga anak ini mengaku seharusnya, rekomendasi ada batas waktunya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) I Made Karmayoga ketika dihubungi terpisah mengatakan DPRD pada Senin (29/4) lalu telah memanggil dua calon wali kota tersebut. Namun, saat ditanya oleh Made, DPRD hanya menjawab untuk menunggu pihak Pemprov.

Dua calon yakni Syamsudin Noor saat ini menjabat sebagai Plt wali kota Jakarta Selatan, sedangkan Fatahillah masih menjabat sebagai wakil wali kota Jakarta Pusat.