Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Serapan anggaran DKI masih rendah, Sandi tak mau dengar banyak alasan

Serapan anggaran DKI masih rendah, Sandi tak mau dengar banyak alasan ahok-Sandiaga Uno. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Triwulan I 2018 telah berakhir dan serapan anggaran Pemprov DKI masih rendah. Berdasarkan data dari http://publik.bapedadki.net/ total serapan anggaran belanja per 6 April 2018 sebesar Rp 6,78 triliun atau 9,5 persen dari total APBD Rp 71,16 triliun.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengakui rendahnya serapan anggaran dapat memicu terhambatnya program pemerintah. Menurutnya, salah satu kendala rendahnya penyerapan adalah sulitnya pengadaan atau pembebasan lahan dari Dinas Sumber Daya Air untuk pembuatan waduk, situ, dan normalisasi sungai.

"(Penyerapan) delapan persen total dari target 12 persen. Kalau dibedah lagi dibuka, dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, hanya satu belanja yang belum bisa dapat kita kategorikan sukses, yaitu pengadaan tanah," kata Sandi di Balai Kota, Kamis (5/4) malam.

Sandiaga menyebut, pola kerja dan penyerapan dari SKPD cenderung berbentuk tongkat hoki atau kurva cenderung datar selama beberapa bulan dan baru naik menukik pada bulan-bulan terakhir. Sandi berencana mengubah pola tersebut, agar panak buahnya tidak menggenjot penyerapan anggaran di akhir tahun.

"Dan ini akan memang mulai harus kita bicarakan tahun 2019 mulai sekarang. Mulai bulan Maret, April," ujarnya.

Politisi Gerindra itu menjelaskan penyebab terjadinya kurva tongkat hoki. Pertama, kata Sandi, perencanaan SKPD yang kurang baik dari awal. Kedua, persiapan dari masing-masing SKPD yang perlu ditingkatkan. Ketiga, belum semua kelompok SKPD melakukan pengadaan barang/Jasa pemerintah melalui e-purchasing berdasarkan Katalog Elektronik (e-katalog).

Sandi meminta para kepala Dinas yang beralasan serapan rendah karena sulit lelang untuk berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Barang dan Jasa (BPBDJ)

"Sudah tidak ada alasan lagi bahwa penyerapan rendah karena lelang, atau barang-barang yang belum masuk ke katalog lokal. Ini yang kita inginkan," ujarnya.

Ia meminta semua SKPD melakukan percepatan lelang sehingga proses eksekusi dan penagihan pembayaran usai proyek rampung dikerjakan dapat berjalan lebih cepat. Selain itu, ia juga akan memberlakuan lelang konsolidasi terhadap proyek pembangunan yang nilainya kecil dan sama.

"Mau itu programnya lelang konsolidasi, harus dibuka untuk usaha kecil dan menengah. Tapi kita ingin perencanaannya lebih baik," tandasnya

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com

(mdk/did)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?

Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.

Baca Selengkapnya
Anies Sindir Anggaran Rp700 Triliun Kemenhan, Ini Fakta dan Data dari Kemenkeu

Anies Sindir Anggaran Rp700 Triliun Kemenhan, Ini Fakta dan Data dari Kemenkeu

Anies Baswedan menyentil Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista bekas senilai Rp700 tahun.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Sudah Naik per 1 Januari 2024, Segini Besarannya

Kepastian kenaikan tunjangan uang lauk pauk prajurit itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Aiman Bakal Diperiksa Terkait Penyebaran Berita Bohong Pada 26 Januari 2024

Aiman Bakal Diperiksa Terkait Penyebaran Berita Bohong Pada 26 Januari 2024

Aiman bakal diperiksa terkait penyeberan berita bohong netralitas Polri di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
THR PNS, TNI/Polri Habiskan Anggaran Rp48,7 Triliun

THR PNS, TNI/Polri Habiskan Anggaran Rp48,7 Triliun

Alokasi anggaran untuk pembayaran THR lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Sidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban

Sidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban

Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Selengkapnya
Berkali-kali Prabowo Sindir Anies Gara-Gara Kinerjanya Dinilai 11

Berkali-kali Prabowo Sindir Anies Gara-Gara Kinerjanya Dinilai 11

Anies Baswedan beri nilai 11 atas kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam sesi debat capres

Baca Selengkapnya