Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri akan membuat surat rekomendasi adanya perubahan pembiayaan utang terkait proyek Mass Rapid Transit (MRT). Surat itu saat ini tengah diproses di Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan diperkirakan selesai dalam satu pekan.

"Saya baru dilaporkan lisan dari dirjen keuangan daerah. Nanti akan kita bahas dulu seperti apa usulan dari Pak Gubernur (Jokowi) itu," kata Mendagri Gamawan Fauzi di Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Selasa (16/4).

Gamawan menegaskan, ia tetap mendukung kelanjutan proyek MRT. "Ya kita akan membantu lah. Mungkin sudah sampai ke dirjen keuangan daerah. Saya sudah dilaporkan. Tapi saya materinya belum. Mungkin masih di atas meja saya. Karena saya dari pagi rapat saja nih," ujarnya.

Untuk membuat surat rekomendasi tidak membutuhkan waktu lama. "Kita kasih ke DKI, nanti dari DKI kirim ke mana yang ditentukan oleh Bappenas. Karena ini pinjaman kan. Mudah-mudahan terpenuhi lah. Ini kan menyangkut keuangan daerah. Mekanismenya seperti itu." jelasnya.

Sebelumnya, proyek MRT ini masih terkendala masalah administrasi. Berdasarkan peraturan pemerintah mengenai pinjaman daerah, PP Nomor 30 Tahun 2011, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tak dapat mencairkan dana jika Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi maupun DPRD belum membuat revisi persetujuan pinjaman.

Awalnya, Mendagri belum dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Bappenas karena masih menunggu surat resmi perubahan pembagian beban investasi MRT dari DPRD DKI Jakarta. Beban pembayaran utang ke JICA soal proyek MRT antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI mengalami perubahan dari 42:58 menjadi 49:51. Perubahan ini harus direvisi terlebih dahulu oleh DPRD DKI.