Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sempat jadi Polemik, RAPBD DKI 2020 Sudah Diunggah ke Website Resmi Pemprov

Sempat jadi Polemik, RAPBD DKI 2020 Sudah Diunggah ke Website Resmi Pemprov RAPBD DKI 2020. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta telah mengunggah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 ke website apbd.jakarta.go.id pada Selasa (3/12/2019).

Dalam unggahan tersebut terdapat tiga dokumen di antaranya yakni (RKPD) Finalisasi Prioritas Kegiatan, lalu ada Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TPAD.

Kemudian ada dokumen mengenai Input Penyempurnaan RKA RAPBD 2020. Besaran anggaran yang dicantumkan berbeda-beda.

Untuk RKPD sebagai cikal bakal KUA-PPAS Pemprov DKI ajukan sebesar Rp93 triliun. Sedangkan besaran untuk KUA-PPAS nilainya sebesar Rp87,9 triliun berdasarkan hasil rapat dengan DPRD DKI beberapa waktu lalu.

Selanjutnya untuk RAPBD DKI yang nilainya sama dengan KUA-PPAS dan komponen anggaran akan dibahas bersama eksekutif dan legislatif.

Sebelumnya, tidak di unggah nya KUA-PPAS untuk APBD DKI 2020 menuai sorotan sejumlah pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD sepakat mengesahkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020 pada Kamis (28/11/2019).

Pelaksana tugas Kepala Bappeda Sri Suharti memastikan draf akan diunggah paling lambat Selasa (3/12). Ia mengatakan saat ini proses input masih dilakukan.

"Harusnya sih sudah selesai besok. Ini tinggal sedikit, kurang di sana sini sedikit-sedikit," kata Suharti, Jakarta, Senin (2/12/2019).

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Usai PDIP dan PKS, Edy Rahmayadi Juga Ambil Formulir di PKB untuk Pilgub Sumut
Usai PDIP dan PKS, Edy Rahmayadi Juga Ambil Formulir di PKB untuk Pilgub Sumut

Edy Rahmayadi merupakan bakal calon gubernur pertama yang telah mengambil formulir pendaftaran Pilkada 2024 di PKB Sumut.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya