Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), BUMD, dan Kementerian Perdagangan, melakukan rapat koordinasi jelang natal dan perayaan tahun baru. Dari rapat tersebut, stabilitas beras menjadi kebutuhan pokok yang perlu disoroti.

Saefullah tidak mengatakan stok beras tidak mencukupi, hanya saja karena pengaruh musim kemarau berkepanjangan perlu ada antisipasi mencegah lonjakan harga.

"Beras termasuk yang mendapat garis bawah karena pengaruh iklim, tapi angkanya sampai hari ini masih oke cuma dikasih warning saja," kata Saefullah, Jakarta, Rabu (27/11).

Sementara itu, dari hasil rapat menyimpulkan stok seluruh kebutuhan bahan pokok di Jakarta aman terkendali kendati beras perlu kecukupan beras perlu diwaspadai.

"Enggak ada (lonjakan) sudah aman dan kita akan kendalikan harganya untuk semua kebutuhan bahan pokok," tandasnya.

Masyarakat Tak Perlu Khawatir

Senada dengan Saefullah, sebelumnya Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Food Station Tjipinang Jaya sekaligus pengelola tunggal Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Arief Prasetyo Adi memastikan stok beras untuk kebutuhan pangan warga DKI Jakarta dalam taraf aman.

Menurut Arief, saat ini kebutuhan beras warga Jakarta adalah sekitar 90.000 ton per tahun.

"Kami sudah amankan, sekitar 100.000-110.000 ton dari Bulog, lalu ada tambahan 40.000 ton dari Sulawesi khusus untuk warga Jakarta," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (09/11).

Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan beras untuk kebutuhan mereka sehari-hari.

Lebih lanjut, Arief menyatakan bahwa pengelolaan beras bukan dilihat dari seberapa banyak stok beras untuk jangka waktu panjang. Namun, ada manajemen inventori yang harus dipelajari agar beras yang disalurkan ke masyarakat memiliki kualitas yang baik.

"Jadi gini, beras itu bukan barang antik, ya. Punya stok (beras) itu nggak usah numpuk 10 bulan, setahun. Nanti barangnya apek, busuk dan lain-lain. Yang harus diperhatikan itu flow barang datangnya kapan, sebulan berapa banyak itu harus diatur," tutur Arief.