Sedikit demi sedikit borok kasus UPS di DPRD DKI terbongkar

Merdeka.com - Kepolisian masih terus menyelidiki dugaan mark up pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD 2014. Sudah sejumlah orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Meski sudah ada tersangka, kepolisian belum mengindikasikan ada anggota dewan yang terlibat. Padahal, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin betul masuknya berbagai macam anggaran tak penting termasuk pengadaan UPS di Dinas Pendidikan atas usulan DPRD DKI Jakarta.

Anggota periode lalu yang dulunya duduk di Komisi E DPRD sudah pernah dimintai keterangan. Termasuk pimpinan Komisi E saat itu, Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Lewat Lulung, ditegaskan bahwa pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov DKI ikut mengetahui.

"Menurut saya, mestinya Ahok jadi tersangka. Ahok itu tidak pernah memberantas korupsi, karena korupsi ada di eksekutif," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, saat itu.

"Mestinya pemberantasan korupsi itu diawali pencegahan. Kalau dia tidak mencegah, berarti dia melakukan pembiaran," katanya menambahkan.

Mendapat tudingan itu, Ahok yang ya merasa telah mengungkap kasus tersebut tak terima. Apa reaksi Ahok? (mdk/lia)