Sebelum Dipecat, Viani Limardi Dipindah ke Komisi A DPRD DKI Oleh PSI

Merdeka.com - Anggota DPRD, Viani Limardi, berpindah menjadi anggota Komisi A. Sebelumnya, mantan politisi PSI itu merupakan anggota komisi D yang membidangi pembangunan.

Viani menjelaskan, pemindahan dirinya dari Komisi D ke Komisi A saat statusnya masih aktif sebagai kader PSI. Namun pemindahan tersebut baru selesai diproses pihak Sekretariat Dewan pada hari ini.

"Bukan saya yang minta pindah tapi memang penugasan dari partai pada waktu itu sudah diajukan jauh-jauh hari sebelum surat pemecatan saya keluar. Jadi, hari ini baru keluar SK-nya. Tapi pengajuannya sudah jauh hari sebelum pemecatan saya," ujar Viani, Senin (11/10).

Komisi A merupakan komisi yang membidangi pemerintahan. Tidak dijelaskan oleh Viani alasan PSI saat itu memindahkan Viani dari Komisi D ke Komisi A.

Viani menyatakan belum ada surat pergantian antar waktu (PAW) yang dikirim PSI kepada Sekretariat Dewan. Namun, untuk surat pemecatan dari keanggotaan partai telah diterima.

"Surat pemecatan dari partai ke saya sudah saya terima. Tetapi surat PAW yang dari partai ke DPRD kabarnya sih belum dikirim makanya saya juga bingung," ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Augustinus, sebelumnya juga memastikan belum ada surat pemecatan yang dikirimkan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk Viani Limardi. Dengan demikian, Viani tetap masih berstatus legislatif Jakarta.

"Sampai saat ini, belum ada. Belum masuk ke DPRD," ucap Augustinus, Kamis (7/10).

Sementara Ketua DPW Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar belum merespon perihal surat pemecatan yang digaungkan partai anak muda tersebut.

Kendati demikian, sebelumnya Michael mengatakan, PSI sedang memproses pemecatan Viani sebagai legislator Jakarta.

"Kami memastikan proses sedang berjalan dan sesuai peraturan perundangan. Saya harap kita semua dapat bersabar menunggu administrasi selesai. Setiap kursi legislator Fraksi PSI harus diisi oleh orang-orang yang amanah dan berintegritas,” ujar Michael, Rabu (6/10).

Michael menambahkan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PSI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia meyakini 500 ribu warga Jakarta memilih PSI di tahun 2019 karena menaruh harapan besar bahwa PSI akan berani bersikap tegas terhadap kadernya sendiri.

Keputusan untuk menindak kader yang sudah melenceng dari nilai perjuangan tersebut diambil dengan penuh kehati-hatian dan seksama, dengan mempertimbangkan segala aspek keorganisasian dan mekanisme internal partai dari tingkat DPW hingga DPP.

“Peran pengawasan partai sangat penting. Kalau partai tidak berani tegas terhadap anggota dewannya, lantas siapa yang bisa menertibkan kerja para anggota dewan? Keputusan DPP ini adalah bukti komitmen partai untuk menegakkan aturan secara tegas pada setiap kader,” jelas Michael.

Menurutnya setiap kader yang menduduki jabatan publik harus mampu mewakili nilai-nilai perjuangan PSI dan menjaga integritasnya. Bagi PSI, komitmen terhadap nilai integritas serta komitmen untuk hadir kerja untuk rakyat tersebut sangat penting.

“Di PSI, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Kader yang sudah melenceng bisa diganti, tapi nilai-nilai PSI tidak dapat dan tidak boleh digantikan. Ini pengingat untuk kita semua bahwa politik nilai itu paling penting. Kader PSI yang duduk di jabatan publik harus menjadi wajah dari politik gagasan PSI," tutupnya.