Merdeka.com - Ditutup sejak Maret lalu akibat pandemi Covid-19, Bioskop di Jakarta akhirnya diizinkan beroperasi kembali. Tetapi, izin ini diikuti sejumlah aturan ketat utamanya penerapan protokol kesehatan agar tak menjadi klaster baru.

Nyatanya, kebijakan itu terlalu disambut warga DKI Jakarta dengan antusias. Seperti pengakuan Rani, pegawai di satu bank pelat merah di Jakarta.

Meski hobi menonton, dia belum berani kembali ke bioskop dalam kondisi pandemi yang belum berakhir. Apalagi, angka positif Covid-19 di Jakarta masih di atas 1.000 kasus sehingga belum meyakinkan penularan melandai.

"Enggak. Lebih beresiko, karena ruangan tertutup, dingin banget di dalam bioskop jadi lebih rentan sih kalau menurut saya," kata Rani, saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (14/10).

Jangankan ke bioskop, katanya, pergi ke pusat perbelanjaan saja dirinya masih diliputi rasa cemas. Terlebih lagi, berdasarkan informasi yang disampaikan instansi terkait penanganan Covid-19, kasus positif didominasi Orang Tanpa Gejala (OTG).

Menurut Rani, tidak ada jaminan minimnya risiko penularan virus Sars Cov-2 di bioskop, meski prasarana pencegahan telah terpenuhi.

"Enggak ada yang bisa jamin minim penularan," ucapnya.

Senada dengan Rani, Rezky mengaku masih enggan datang ke bioskop di tengah laporan kasus di Jakarta terus tinggi. Soal menikmati hiburan melalui film, menurutnya saat ini sudah banyak platform streaming berbayar ataupun gratis yang menyediakan berbagai macam film.

"Enggak. Masih parno. Kalau buat nonton sementara kan masih ada opsi lain, bisa lewat Netflix atau streaming yang lain," kata Rezky.

Lagipula, sambung Rezky, menonton film di bioskop dalam kondisi pandemi malah mengurangi suasana. Antusias dan euforia plot sebuah film yang dimainkan tidak bisa dinikmati secara leluasa.

"Enggak nyaman saja, beda rasanya kalau nonton pas pandemi sama pas masih baik-baik saja dulu," tuturnya.

Lia, seorang pegawai swasta di Jakarta berpendapat sama. Di tengah penambahan kasus positif Covid-19 di Jakarta yang tak kunjung turun, menonton film di bioskop baginya hal yang berisiko.

"Siapa yang bisa yakini itu tempat 100 persen aman? Meski dibatesin jadi 25 persen, apalagi ada OTG, di tempat tertutup tanpa ventilasi. Beli karcisnya enggak seberapa, kesehatan jadi taruhannya," ucap Lia.

Sikap apatis atas kebijakan Pemprov juga disampaikan Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia, Djonny Syafruddin. Ia tidak yakin antusias warga DKI Jakarta kembali menonton film di bioskop kembali seperti sebelum pandemi melanda. Apalagi, ada batasan penonton di tiap teater sebesar 25 persen sebagai kebijakan setengah hati.

"Ya kalau penuh. Sebenarnya 25 persen itu key masternya ada di pihak produksi film, yang punya film. Kita sebagai pihak yang menayangkan saja. Kalau mereka enggak mau filmnya diputar karena jumlah penontonnya dibatasi sedemikian besar kita bisa apa," kata Djonny.

Dia menuturkan, batasan maksimal 25 persen yang diberikan Pemprov DKI sangat besar. Rata-rata, kata Djonny, tiap teater terisi 120-150 kursi. Jika batasan ini diterapkan maka kursi yang terisi berkisar 25-37 penonton saja.

Sebagai pelaku usaha, Djonny memaklumi rasa berat yang disampaikan pelaku industri film. Bahkan, kata Djonny, batasan 50 persen penonton saja pihak produksi film rela kendati harus melebarkan ruang sabar mereka.

Lebih lanjut, Djonny menuturkan pembatasan maksimal penonton sebesar 25 persen dianggap mempersempit sasaran bisnis pelaku usaha di bidang perfilman

Bagaimana Potensi Penularan Covid-19 di Bioskop?

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan penularan Covid-19 di ruang teater bioskop dianggap cukup aman. Pertimbangannya karena, pembatasan jumlah penonton dalam satu ruangan, serta kewajiban memakai masker selama pemutaran film.

Tri mengatakan, jika Pemprov mengatur kapasitas maksimal penonton dalam satu ruangan hanya 25 persen, maka jaga jarak fisik telah terpenuhi. Jaga jarak fisik, kata dia, sebagai satu dari beberapa upaya pencegahan penularan Covid-19.

Selain itu, menurut Tri keamanan lainnya adalah prasarana dalam ruang teater. Ia menuturkan, meski di ruang tertutup, selama sirkulasi udara terpasang dengan baik, risiko penularan virus bisa ditekan.

"Kapasitasnya 25 persen jadi jaraknya itu benar-benar bisa diatur apalagi ada exhaust fan, sekarang acnya pakai filter jadi kira-kira aman begitu," kata Tri kepada merdeka.com, Selasa (13/10).

"Kalau jaraknya aman sih aman, terus semua pakai masker. Kalau jarak kan aman yah 25 persen jauh dari kapasitas, rasanya aman."

Namun, imbuh Tri, yang perlu diperhatikan oleh manajemen adalah pengaturan jaga jarak bagi para calon penonton yang menunggu jam tayang film yang telah dipesan.

Tri mengatakan, kebanyakan masyarakat datang ke bioskop berkelompok yang terdiri lebih dari 2 hingga 3 orang. Potensi berkerumun saat menunggu film diputar dikatakan Tri sulit dicegah.

"Karena rasanya tujuan nonton ya kumpul-kumpul. Jadi kalau di luar bioskop saya enggak jamin (jaga jarak)," tuturnya.

Mengenai batas maksimal penonton, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan penetapan persentase merupakan hasil diskusi tim Pemprov DKI yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, dan dinas terkait industri hiburan bioskop.

"Soal kapasitas tentunya ini sudah hasil diskusi tim pemprov DKI, untuk tahap awal 25 persen dulu," ujar Gumilar kepada merdeka.com, Senin (12/9).

Ia pun tidak menjelaskan lebih detil saat disinggung dasar jumlah batasan penonton di tiap ruang teater.

Yang jelas saat ini, ia mengatakan tengah memproses manajemen bioskop yang telah mengajukan izin operasional di masa PSBB transisi. Sebelumnya, telah terkonfirmasi CGV, XXI, dan Cineplex mengajukan izin agar mereka diperbolehkan membuka usaha teaternya di masa PSBB transisi.

"Untuk bioskop kan memang sudah berproses dari saat PSBB transisi awal, jadi saat ini tinggal meneruskan saja. Yang sudah mengajukan tinggal diproses," tuturnya.

Dia mengatakan, prasarana penerapan protokol kesehatan dan pengajuan standard operating procedure (SOP) oleh manajemen bioskop yang akan dijadikan bahan penilaian Pemprov diberi tidaknya satu izin operasional bioskop di masa PSBB transisi.