Raperda APBD DKI 2020 Disepakati Rp87,95 Triliun
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020. Nilai yang disepakati sebesar Rp87,95 triliun.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Achmad Yani menyatakan pembahasan Raperda APBD DKI 2020 diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
"Jadi total APBD DKI 2020 sebesar Rp87,95 triliun," kata Yani di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12).
Rincian APBD
Dia merincikan APBD DKI 2020 senilai Rp87,95 triliun dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp82,19 triliun. Lalu Belanja Daerah sebesar Rp79,61 triliun, dan surplus anggaran sebesar Rp2,58 triliun.
Yani menjelaskan, penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD DKI 2020 sebesar Rp5,76 triliun. Angka ini didapat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD DKI 2019 sebesar Rp5,5 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp260,15 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp8,34 triliun. Anggaran ini diperuntukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp7,81 triliun, Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp33,65 miliar serta Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp500 miliar.
Selesai pembacaan laporan, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi langsung meminta persetujuan kepada anggota dewan yang datang.
"Apakah DPRD DKI dapat menyetujui Raperda APBD 2020 ini," tanya Prasetio.
Seluruh anggota pun menjawab setuju dengan serentak dan dilanjutkan ketokan palu oleh ketua rapat.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaDiketahui Ketua DPRD DKI saat ini adalah Prasetio Edi, politikus PDI Perjuangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaKorupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca SelengkapnyaProses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca Selengkapnya