Rapat Pemprov DKI dan DPRD soal kenaikan tarif angkot buntu
Merdeka.com - Rapat antara Pemprov DKI dan DPRD soal kenaikan tarif angkutan umum berakhir tanpa keputusan. Secara keseluruhan, anggota DPRD DKI masih belum setuju dengan besaran kenaikan tarif yang diusulkan DKI sebanyak 40 persen.
"DPRD melihat bahwa ada ketidakseimbangan usulan tersebut. Baru melihat dari sisi pengusaha angkot saja, tapi sisi dari warga masyarakat dalam hal ini hak-hak penumpang tidak dijabarkan di sana," ujar Wakil ketua DPRD sekaligus pemimpin rapat Triwisaksana di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (28/6).
Karena belum ada kata sepakat, rapat akhirnya ditunda. Pimpinan DPRD akan berembuk lebih dulu sebelum menyampaikan sikap dari DPRD.
"Keluhan warga yang naik angkot masih banyak, mobil tidak laik, suka ngetem dan memindahkan di tengah jalan, kadang sopir tembak, kebut-kebutan dan lain-lain. Kenapa Dishub tidak memberikan perbaikan dalam hal ini. Ini yang diminta oleh DPRD mudah-mudahan ada keseimbangan antara naiknya tarif ini sehingga ada perbaikan layanan transportasi umum kita," jelasnya.
Jika Pemprov DKI sudah memasukkan poin-poin peningkatan pelayanan, pria yang akrab disapa Sani itu berjanji akan langsung menyetujui.
"Minta secepatnya. Kalau memungkinkan hari ini juga ya Alhamdulillah, setidaknya masyarakat atau publik dapat jaminan dari pemerintah akan perbaikan yang minimal mereka terima, ketika tarif angkot dinaikan," kata Sani.
Dalam kesempatan yang sama, Sani berjanji DPRD DKI menambah anggaran subsidi untuk angkutan massal Transjakarta.
"Tidak masalah meningkatkan anggaran untuk subsidi tersebut tetapi tolong dihitung dulu ke Dishub. Tapi masalah ini belum dibahas karena ada usulan kenaikan dari pak gubernur, tapi dipending atau enggak jadi. Makanya kita belum bahas masalah ini," jelasnya.
Untuk diketahui, sebenarnya penolakan usulan kenaikan tarif lebih kuat datang dari pimpinan DPRD. Sedangkan Komisi B yang membidangi transportasi sudah sepakat asalkan biaya kutipan lainnya dihapus.
"Kalau kita sudah clear, asal biaya retribusi dihapus dong," ujar Ketua Komisi B DPRD Selamat Nurdin di tempat yang sama.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPRD DKI Jakarta Terima THR, Segini Besarannya
Semua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaTransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta akan Dipermanenkan, Segini Tarifnya
Pemprov DKI akan segera menetapkan TransJakarta rute Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Baca SelengkapnyaIngat, Diskon Tarif Tol Jakarta-Semarang Hanya Berlaku Sampai Besok Pukul 05.00
Muhadjir menyebut, pemudik memiliki waktu untuk memanfaatkan diskon tarif tol ini dari malam ini sampai esok pagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaRUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur DKI Setuju Tarif Transjakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Rp5.000
Pemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca SelengkapnyaRapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022
Baca SelengkapnyaApa Itu Hak Angket DPR yang Didorong Ganjar Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Ini Syarat dan Aturannya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaReaksi Jokowi soal Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca Selengkapnya