Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Rasyidi menyatakan, Pemprov DKI Jakarta diskriminatif dalam menegakkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait kerumunan acara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab.

Hal tersebut disampaikan Rasyidi di tengah sidang paripurna pengesahan raperda APBD Perubahan DKI Jakarta 2020.

"Ada penilaian Gubernur tidak konsisten dan diskriminatif terhadap protokol kesehatan. Gubernur bisa menjawab pertanyaan ini," ujar Rasyidi di DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Politikus PDIP itu meminta penjelasan Pemprov DKI Jakarta dalam penegakan hukum di Ibukota.

"Artinya, kita tidak termasuk orang yang profesional, kalau tidak profesional, tunggulah kehancuran," tegasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Satpol PP DKI menjatuhkan denda Rp 50 juta kepada Rizieq Shihab dan FPI terkait acara pernikahan dan acara maulid Nabi yang melanggar protokol kesehatan pada Sabtu (14/11/2020) malam.

Melalui akun instagram resmi @satpolpp.dki, surat sanksi bertanda tangan Kepala Satpol PP DKI Arifin itu telah dikirimkan kepada FPI dan Rizieq Syihab.

Arifin menyatakan Rizieq wajib membayar denda Rp50 juta. "Terhadap pelanggaran tersebut saudara dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp50 juta rupiah," tulis Arifin, Minggu (15/11).

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com