Rapat paripurna DPRD, Jokowi sebut warga miskin di DKI bertambah
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggelar rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Rapat tersebut menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2013.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam laporannya menyampaikan, gambaran hasil pembangunan indikator makro pembangunan di Jakarta meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Ekonomi dan Indikator Sosial sampai dengan tahun 2013.
"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan peningkatan pendapatan," jelas Jokowi di ruang rapat paripurna DPRD DKI, Senin (21/4).
Kinerja pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan. Dari angka IPM 78,00 pada tahun 2011 meningkat menjadi 78,33 pada tahun 2012, lebih tinggi dari rata-rata IPM nasional, yakni sebesar 73,29.
Kemudian, gambaran pembangunan ekonomi di Jakarta dilihat dari indikator ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 mencapai Rp 1.255,9 triliun, sedangkan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 1.103,7 triliun yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 152,23 triliun atau sebesar 13,79 persen.
"PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp 126,12 juta atau meningkat 12,7 persen dibanding tahun 2012 yakni sebesar Rp 111,91 juta," jelasnya Jokowi.
Ia menambahkan, bila dilihat Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2013 atas dasar harga konstan mencapai Rp 477,3 triliun naik Rp 27,5 triliun dibandingkan tahun 2012 yakni sebesar Rp 449,8 triliun, sehingga secara total pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 6,11 persen sedikit lebih lambat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,53 persen.
Kemudian tingkat Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2013 adalah sebesar 8,00 persen, lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yaitu 4,52 persen, namun lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 8,38 persen.
"Salah satu penyebabnya karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM pada bulan Juli 2013," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan, kemudian apabila dilihat dari indikator sosial, jumlah penduduk miskin secara makro antara lain dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan, yang didefinisikan sebagai sejumlah rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal makanan dan non makanan, yang merupakan rata-rata pengeluaran per bulan per kapita.
Menurutnya, seiring dengan laju inflasi, Garis Kemiskinan di DKI Jakarta juga menunjukkan peningkatan, dari Rp 392.571 per kapita per bulan pada tahun 2012 menjadi Rp 434.322 per kapita per bulan pada tahun 2013.
"Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 tercatat sebesar 375.700 orang (3,72 persen) meningkat dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366.770 orang (3,70 persen) pada September 2012," tutupnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya