Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, sebenarnya warga yang menduduki bantaran sungai di mana pun di wilayah DKI Jakarta, tidak sah secara kepemilikan. Namun karena warga mendapatkannya dengan cara membeli, maka pemerintah dituntut agar mereka bisa mengeluarkan kebijakan yang solutif, guna mengatasi masalah tersebut.

"Nah inilah yang harus saya pikirkan. Tentu untuk kasus Ciliwung, yang sejarahnya sudah ratusan tahun dan sudah turun temurun, jual menjual, yang dulu masih bisa menopang orang tinggal, sekarang enggak bisa," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8).

Sebagai jalan tengah, Ahok berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) berisi payung hukum untuk memberikan solusi bagi warga, yang terdampak penggusuran, seperti halnya ribuan warga Kampung Pulo.

Saat ini, pihaknya tengah menggodok sejumlah peraturan, untuk mencari solusi terkait masalah kependudukan dan lahan-lahan di bantaran sungai, yang akan dinormalisasi dan di tertibkan oleh pihaknya.

"Gimana solusinya kaya di Kampung Pulo, jadi sebagian harus pindah. Kalau kamu dapat uang, kamu enggak berhak dapat Rusun. Kalau kamu mau kembali tinggal di situ, enggak berhak dapat Rusun enggak berhak dapat uang," pungkasnya.