Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk turut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Formula E. Adapun ajang balap mobil listrik ini berlangsung pada 4 Juni 2022 lalu dan direncanakan diadakan sampai tahun 2024.

"Kami dari Fraksi PSI meminta pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan Formula E agar dapat kita ambil kebijakan seperti apa kelanjutan kegiatan ini," kata Anggota DPRD DKI F-PSI Idris Ahmad dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (9/11).

Idris menjelaskan, tanggung jawab yang dimaksud adalah transparansi terkait perhitungan biaya pengeluaran dan pendapatan dari penyediaan Formula E.

Tidak hanya itu, Idris meragukan apakah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara Formula E sudah menyertakan biaya pengeluaran sebesar Rp560 miliar untuk commitment fee. Sebab, Jakpro mengklaim bahwa Formula E mendapat keuntungan Rp6 miliar.

"Walaupun memang kami paham ini bukan pada masa tanggung jawab Pj Gubernur, tapi masih ada 2 tahun pelaksanaan yang harus dilaksanakan oleh Jakarta dan sudah ada uang Rp560 miliar yang dibayarkan sebagai komitmen ini," kata Idris.

Tanggapan Pj Gubernur DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi PSI untuk bertanggung jawab pada penyelenggaraan Formula E. Menurut Heru, tanggung jawab ajang balap mobil listrik itu ada di BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara.

"Formula E kan silakan ke Jakpro. Kan di Jakpro," kata Heru kepada media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/11).

Heru mengatakan, penyelenggaraan Formula E pada 2023 dan 2024 dapat terlaksana jika Jakpro bersedia.

"Ya itu kan sudah business to business (B2B) kan. Silakan saja kalo Jakpro dengan Ancol laksanakan, enggak apa-apa juga. Silakan," tambah Heru.