Merdeka.com - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mendukung agar rapat pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka. Sebab, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) yang terus molor rawan kepentingan sejumlah pihak.

"Perlu, andaikan gubernur atau kepala daerah saya, maka saya cuplik dari makalah yang saya buat, apakah kelompok masyarakat ini setuju atau tidak. Transparansi itu sejak awal anggaran," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto di Balai Kota, Jumat (7/12).

Prijanto mengatakan, apa yang terjadi saat ini adalah adu argumentasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD. Walaupun adu argumentasi merupakan hal yang wajar, tetap tetap perlu penengah.

"Jadi kalau saat sekarang, kan adu argumentasi eksekutif dan legislatif (banggar) tidak ada penengah, perlu adanya penengah yang bisa menilai," katanya.

Penengah tersebut, menurut dia bukan hanya media saja tetapi melibatkan masyarakat juga. "Perwakilan tidak hanya media tapi dari publik, dan melibatkan perwakilan BPKP," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat terbuka soal anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar transparan dan tidak ada kecurigaan di masyarakat.