Merdeka.com - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhillah mengungkapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, jika dari sisi kesehatan seharusnya diperpanjang kembali.

"Jika dari sisi kesehatan seharusnya diperpanjang, walaupun Rt (angka reproduksi) menurun tetapi Jakarta ini kan kota metropolitan ya. Artinya mobilitasnya cukup tinggi," tutur Harif saat dihubungi merdeka.com, Kamis (4/6).

Harif mengatakan jika prioritas saat ini untuk bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jika belum terkendali angka penyebarannya lebih baik PSBB diteruskan.

"Saya kira seharusnya pemerintah hati-hatilah memutuskan ini semua," ujarnya.

Sementara itu, dia menegaskan jika Pemprov DKI ingin menurunkan PSBB haruslah bertahap, ditandai dengan kurva penyebaran Covid-19 yang mulai menurun dan terkendali.

"Tetapi ini kan belum menurun, artinya penyebaran masih terjadi. Apalagi data yang kita dapat hari ini kan data deri 14 hari kemarin, belum termasuk dari hari raya kemarin itu kan belum terlihat, semoga saja angkanya nanti tidak melonjak," jelasnya.

Sebelumnya, PSBB jilid ke tiga di Jakarta baru akan selesai hari ini, 4 Juni 2020. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum memutuskan apakah PSBB akan diperpanjang atau jadi yang terakhir.

Belum ada kepastian, apakah DKI Jakarta akan memperpanjang PSBb atau mengganti dengan normal baru (normal). Agenda jumpa pers yang sedianya akan digelar oleh Gubernur DKI Jakarta, Rabu (3/6), dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

Tercatat, bahwa PSBB pertama dijalankan pada 10 April sampai 24 April 2020 lalu. Anies memperpanjang dari 24 April sampai 7 Mei dan diperpanjang lagi hingga 22 Mei. Terakhir, Anies memperpanjang PSBB hingga 4 Juni.

Namun, dari bocoran yang beredar, Pemprov DKI Jakarta sepertinya akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) untuk menekan penyebaran Covid-19. Berdasarkan surat yang beredar, terdapat 62 RW zona merah yang masuk PSBL.

"PSBL di tingkat RW," kata Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti, Rabu (3/6).

Terkait detail dan kapan PSBL akan diterapkan, Suharti enggan menjawab lebih lanjut dan menunggu Pemprov DKI mengumumkan secara resmi.

"Tunggu nanti (diumumkan) resmi," ucapnya.

Adapun salinan surat undangan Pengarahan Gubernur terkait Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) RT/RW Zona Merah yang diterima, berisi 62 RW Zona merah.