Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI harus menjadi contoh pengelolaan keuangan daerah yang terbuka. Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus mejadi momentum untuk mewujudkan hal itu.

"Kepemimpinan pak Jokowi dan pak Basuki di DKI harus menjadi momentum perubahan pengelolaan keuangan daerah," ujar Wakil Kepala PPATK Agus Santoso di Jakarta, Kamis (25/10).

Hal tersebut dikatakan Agus usai pertemuannya dengan Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama siang tadi di Balai Kota. Agus mengaku terkesan dengan kepemimpinan Jokowi-Basuki yang terbuka.

"Mengadopsi matrix organization atau bekerja satu meja dengan staf dan memasukkan kontrol publik secara langsung melalui keberadaan teman-teman media adalah pola kerja baru di dunia birokrasi," terang dia.

Pola kerja yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas seperti ini, kata Agus, perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan Pemda DKI.

"Agar angka-angka penerimaan dan pengeluaran daerah dapat tercatat dengan baik dan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan," kata dia.

Agus mengatakan, APBD DKI berjumlah triliunan rupiah. Oleh karena itu, harus dikelola dengan cermat sehingga mampu membiayai perubahan Jakarta sebagaimana visi misi Jokowi-Basuki.