Merdeka.com - Berapa besar beban pembiayaan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) akhirnya diputuskan. Usai bertemu Wakil Presiden Boediono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Gubernur DKI Jakarta menyebutkan, Pemprov DKI kebagian menanggung 51 persen. Sisanya 49 persen akan dijamin pemerintah pusat.

Perbandingan porsi 51:49 persen ini sesungguhnya hanya berbeda tipis dari rancangan awal yakni 58:42 persen. Namun, jika mengacu pada keinginan Jokowi sebelumnya, 60:40 dan 70:30 persen dengan porsi lebih besar tanggungan pemerintah pusat, lobi Jokowi bisa dikatakan gagal.

Jokowi sendiri belum berani memutuskan akan menerima hal tersebut, karena harus melakukan kalkulasi untuk menyesuaikan dengan kemampuan APBD DKI Jakarta.

"51:49 persen. Itu setelah kalkulasi saya berikan hitung-hitungannya seperti apa kepada masyarakat sekalian, biar semua terbuka. Kita pingin transparansi terbuka, dari biaya proyek, beban APBD berapa, beban subsidi berapa, beban kita per tahun berapa, ticketing berapa," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/1) kemarin.

Nah, soal porsi 51:49 persen ini, pengamat masalah perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengungkapkan bisa memahami keputusan pemerintah pusat. Namun, di sisi lain, lobi Jokowi seharusnya bisa lebih maksimal lagi.

"Pembagian porsi itu hampir seimbang. Tentu saja pemerintah pusat tidak mau ambil risiko terlalu besar. Pasti ada makna di balik angka itu seperti apakah ada tekanan politik atau ada kepentingan lain. Seharusnya pemerintah pusat bisa memberikan alasan," ujar Yayat.

Soal kegagalan lobi Jokowi, Yayat memaparkan, status Jakarta yang merupakan ibu kota negara, kemacetan yang kian parah, dan subsidi BBM yang dinikmati warga Jakarta dan sekitarnya yang cukup besar, seharusnya bisa menjadi alasan kuat untuk mendapat bantuan yang lebih besar dalam mewujudkan proyek MRT ini.

"Logikanya begini, pemerintah pusat kan selama ini menghabiskan subsidi untuk BBM yang dinikmati oleh warga Jabodetabek. Jumlahnya sangat besar. Subsidi itu seharusnya bisa dialihkan untuk proyek transportasi massal seperti ini dan menjadi percontohan untuk kota lainnya. Kompensasinya tentu saja, harga BBM di wilayah Jakarta akan dinaikkan sesuai harga pasar. Orang Jakarta itu mampu kok beli BBM mahal. Harga bensin Rp 4.500 itu kemurahan," jelasnya.

"Apalagi Ahok pernah bilang jika harga BBM untuk wilayah Jakarta disesuaikan saja, tanpa perlu subsidi. Kalau BBM mahal, tapi tersedia transportasi massal yang bagus, tentu saja orang akan memilih menggunakan angkutan umum karena diberi pilihan," imbuh Yayat.

Dari sudut pandang inilah, Yayat menilai, Jokowi gagal meyakinkan pemerintah pusat agar menanggung lebih besar beban pembangunan MRT. "Saya tidak tahu siapa tim yang mendampingi Jokowi dalam lobi-lobi itu. Yang pasti, argumentasi itu terlihat gagal dimunculkan sebagai daya tawar Jokowi," tukasnya.

Meski begitu, Yayat mengingatkan agar semua pihak tidak menimpakan seluruh beban soal MRT kepada Jokowi.

"Yang bayar pajak kan warga Jakarta, uang itu harusnya bisa dinikmati kembali oleh para pembayar pajak, ya salah satunya dalam bentuk pembangunan transportasi massal sebagai solusi mengatasi kemacetan," pungkas Yayat.