Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua tersangka berinisial LL, mantan kabid sarana dan prasarana dinas kebersihan DKI Jakarta selaku kuasa pengguna anggaran dan A, PNS selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa dalam kasus korupsi toilet. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan persoalan korupsi itu kewenangan penegak hukum.

"Itu urusan polisi lah bukan urusan kita," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Ahok, tindak korupsi tersebut dilakukan dalam tahun anggaran 2009, yang notabene masih di bawah pemerintahan Fauzi Bowo atau lebih akrab disapa Foke. Namun Ahok memperingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak tergoda dalam menjalankan tugasnya.

"Ya bukan kita lah itu. Makanya kita bilang hati-hati sebetulnya. Maka kita adakan pelatihan-pelatihan," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Setia Untung Arimuladi mengatakan penyidik pidana khusus kejagung mendapatkan bukti permulaan yang cukup dalam kasus korupsi toilet tersebut.

"Proyek pengadaan toilet itu merugikan negara sebesar Rp 5,328 miliar," ujar Untung. Kasus tersebut bernomor penyidikan 61/F.2/Fd.1/04/2013.