PKS Soroti Lambatnya Rumah DP 0 Rupiah dan Pelayanan Warga DKI
Merdeka.com - Masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memasuki waktu dua tahun. Fraksi di DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program yang belum terlaksana. Fraksi PKS menilai ada sejumlah kendala dalam program kerja Anies Baswedan khususnya rumah DP nol rupiah. Menurut Anggota Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, pelaksanaan kebijakan rumah DP nol rupiah itu kurang cepat.
"Kalau saya melihat secara umum program jalan. Tapi kan di dalam lapangan itu pasti ada kendala-kendala. Misalnya di DP nol rupiah itu. Saya melihat kurang cepat karena itu menjadi prioritas. Itu sudah jalan. Buktinya di Pondok Kelapa misalnya kan. Tapi harapannya itu masyarakat segera hasil lain. Kendala itu kan bukan hanya di Pak Anies saja, namun hal-hal lain yang terkait," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).
Suhaimi meminta agar program rumah DP nol rupiah di lokasi lain disegerakan dan prosesnya dipercepat. Kendala yang mengganggu terlaksananya program ini juga harus segera ditindaklanjuti.
"DP nol rupiah itu disegerakan dengan proses lebih cepat lagi. Dan juga tentu hal-hal yang kira-kira mengganggu percepatan harus segera diatasi termasuk koordinasi dengan teman-teman DPRD," ujarnya.
Hal yang menjadi PR Anies menurutnya soal pelayanan yang perlu ditingkatkan. Sementara untuk pembangunan harus mengacu pada RPJMD. Setiap anggaran yang diusulkan untuk pembangunan harus berpatokan pada RPJMD. Jika tak sesuai, maka DPRD akan melakukan evaluasi.
Suhaimi juga mengingatkan Anies soal naturalisasi sungai yang menjadi janji kampanye. Naturalisasi sungai menjadi salah satu program mengatasi banjir.
"Itu (naturalisasi) juga termasuk. Artinya program yang dijanjikan oleh Pak Anies, janji kampanye harus dipenuhi. 23 janji itu kemudian di-breakdown menjadi program yang diangkat. Itu harus dipenuhi sepenuhnya. Dipercepat, yang belum juga harus segera dimulai, supaya lima tahun nanti masyarakat melihat janji itu terpenuhi semuanya. Nah kita (DPRD) ngawal," jelasnya.
Janji Anies yang menurutnya sudah terealisasi yaitu pembangunan rumah DP nol rupiah, penertiban Alexis, reklamasi, dan KJP (Kartu Jakarta Pintar). Kendati demikian menurutnya masih ada catatan-catatan di lapangan yang perlu diperbaiki.
"Seperti DP nol rupiah. Program itu harapan masyarakat tinggi, tapi masyarakat masih merasa harga tinggi misalnya. Apakah itu diturunkan, mungkin. Atau penghasilan masyarakat miskinnya dipacu agar bisa memiliki rumah DP 0 rupiah. Kedua, percepatannya di beberapa wilayah. Saya kan di dapil enam, akan dibangun berikutnya. Itu kan butuh dipercepat," pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Soroti Beras SPHP Ditempel Stiker Prabowo-Gibran
KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaDidampingi Prabowo, Jokowi Resmikan Rumah Sakit Panglima Besar Soedirman di Bintaro
RSPPN ini sebagai wujud penghargaan dan penghormatan atas konstribusi luar biasa Panglima Besar Soedirman dalam sejarah perjuangan bangsa.
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Amankan 4 Koper Usai Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo Terkait Korupsi Dana Insentif
Dari yang terlihat, setidaknya ada 4 koper yang dibawa oleh petugas KPK
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya