PKS pertanyakan posisi TGUPP bentukan Jokowi
Merdeka.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasrullah mempertanyakan keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Pertanyaan tersebut muncul saat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghadiri rapat paripurna dengan pembahasan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
"Fraksi PKS mempertanyakan dimana posisi Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan yang ditempati oleh para mantan Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Gubernur dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah," ujar Nasrullah dalam rapat di Gedung DPRD DKI, Rabu (23/4).
Anggota Komisi E DPRD DKI ini mempertanyakan posisi TGUPP dalam draft lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas dalam rapat paripurna tersebut. "Dalam draft rancangan Perda yang disampaikan, tidak ada jabatan posisi tersebut," kata dia.
Selain itu, dia mempertanyakan posisi dari kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan menjadi ujung tombak percepatan pelayanan perizinan itu belum memiliki kelembagaan yang kuat.
"Sehingga sulit mewujudkan pelayanan perizinan secara terpadu yang memberikan pelayanan perizinan secara cepat dengan proses yang sederhana dan kepastian biaya dan waktu," pungkas dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja
Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.
Baca SelengkapnyaSoal Jokowi Buntuti Kampanye Ganjar di Jateng, PDIP Bandingkan Karakter Capres Tidak Bisa Blusukan
PDI Perjuangan menilai Jokowi dan Ganjar memiliki karakteristik sama dengan menyapa langsung masyarakat yaitu blusukan.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Sekjen soal Posisi Jokowi dan Gibran di PDIP, Masih Kader?
Menurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaDi Depan Jokowi, Panglima TNI Ungkap Strategi Baru Atasi Konflik di Papua Bentuk Koops Habema
Panglima Agus menjelaskan ke depan Koops Habema akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan individu
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji TNI-Polri dan PNS Jelang Pencoblosan Pilpres 2024, Anies: Kenapa Baru Tahun Ini?
Anies menyayangkan gaji PNS dan TNI/Polri baru dinaikkan jelang Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaKetum PBNU: Tidak Ada Alasan untuk Memakzulkan Jokowi
Gus Yahya pun meminta semua pihak untuk tidak berlarut-larut dalam isu pemakzulan Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Segini Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Setiap Bulan
Besar gaji pokok yang diterima semua menteri yang menjabat yakni Rp5.040.000 per bulan.
Baca Selengkapnya