Merdeka.com - Takdir PKL memang selalu dipinggirkan dan digusur dari tempatnya berdagang, pada pemerintahan Jakarta baru, Jokowi, nasib mereka digantungkan. Jokowi pun sudah menunjukkan arah sikapnya kepada para pedagang kaki lima. Rencana penataan 70 titik berkumpulnya PKL siap ditertibkan.

"Memang semuanya harus dirapikan dan ditata, saya selalu sampaikan berjualan itu silakan, dan berjualan yang sudah ditentukan, kalau berjualan di mana-mana dibiarkan kota ini jadi apa," kata Gubernur DKI, Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (5/11).

Pernyataan ini didukung oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono. Pristono menegaskan para pedagang yang tidak tertib dan membuat jalanan semrawut harus bersiap digusur. Satpol PP dan Polda Metro Jaya siap membantu membereskan para pedagang liar ini.

"Ada PKL yang melanggar dibersihkan. PKL menghalangi pejalan kaki di area pejalan kaki dibersihkan. Itulah yg menjadi sinergi. Jadi itu bukan digusur saya kira, tapi itu dirapikan. Tapi kalau memang ada pedagang yang berada di tengah-tengah lajur ya itu terpaksa dong. Itu memang nggak boleh dalam aturan," terang Udar di tempat yang berbeda.

Rencana ini tak serta merta datang tanpa solusi, PD Pasar Jaya siap menampung mereka dengan biaya sewa gratis selama 6 bulan. Selama 6 bulan ini pedagang kaki lima dilatih untuk mandiri, nantinya PD Pasar Jaya akan mengevaluasi perkembangan usaha mereka.

"Kami kasih kesempatan ke PKL untuk menempati pasar kami, ditampung sesuai dengan kemampuan kami, 6 bulan gratis, sewa tempat, kecuali yang pakai listrik itu beda lagi. Selama 6 bulan nanti kami akan evaluasi dengan APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia). Kalau belum mampu ya kami lihat lagi gimana," kata Dirut PD Pasar Jaya Jangga Lubis.

Tak pelak rencana ini akan membuat para PKL menghilang dari jalanan Jakarta. Meski demikian mereka tetap pedagang kecil yang tempat dan usahanya perlu diperhatikan. Sanggupkah Jokowi membereskan bukan menggusur ? Kita tunggu saja.