Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Persiapan Formula E Diperkirakan Butuh Dana Rp 305,2 Miliar

Persiapan Formula E Diperkirakan Butuh Dana Rp 305,2 Miliar anies baswedan lihat formula e. ©2019 Merdeka.com/Iqbal S Nugroho

Merdeka.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Propertindo (Jakpro) yang mengajukan dana untuk penyelenggaraan balap mobil Formula E sebesar Rp 305,2 miliar. Dana tersebut merupakan perkiraan biaya untuk persiapan menggelar event olahraga internasional tersebut.

Sekretaris Perusahaan Jakpro, Hani Sumarno mengatakan, rencana anggaran itu sendiri telah diajukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2020.

"Iya diajukan, usai ditunjuk sebagai eksekutor penyelenggaraan. Dana itu sebagai ancer-ancer. Saat ini sedang diajukan, kita tunggu saja bagaimana hasilnya," katanya seperti dilansir dari Antara, Jumat (16/8).

Total biaya yang diajukan untuk keperluan Formula E dari JakPro sebesar Rp 305,2 miliar memiliki rincian:

- Pre FS dan R&D sebesar Rp 5 miliar;- Civil work dan pembuatan jalan raya sebesar Rp 122 miliar;- Dinding dan pagar sebesar Rp 48 miliar;- Pembuatan trek dan jalur balap sebesar Rp 67,2 miliar;- Layanan umum seperti keamanan, pembersihan, pengelolaan sampah, manajemen lalu lintas, dan layanan parkir sebesar Rp 10 miliar;- Honor untuk tim pelaksana lokal sebesar Rp 6 miliar;- Biaya lain yang belum terduga sebesar Rp 25 miliar;- Safety dan race material sebesar Rp 35 miliar.

Hani mengaku tidak bisa berbicara terlalu banyak pasalnya hal tersebut masih dibahas dalam rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Termasuk dengan biaya tak terduga sebesar Rp25 miliar

"Kami belum berkontrak apapun untuk kerjasama ini. Ini masih sangat dini, angka itu bisa terlalu besar atau bahkan terlalu kecil, belum ada kontrak dengan FIA pemegang merk Formula E) juga. Ini ancer-ancer lah," jelasnya.

Jakpro juga menegaskan bahwa mereka akan menerima apapun hasil keputusan dari rapat anggaran tersebut.

"Kami nothing to lose ya. Karena ketika kami melakukan sesuatu, pakai pemikiran, pertimbangan. Persoalan keputusan itu, ketika disetujui akan dikerjalan dengan segala kesiapan dari bisnis plan yang sebelumnya telah dipikirkan dan dielaborasi tapi kalau gak disetujui gak masalah," ungkapnya.

Ketika usulan itu disetujui, tambah Hani, 'bolanya' pindah ke pihak eksekutif dengan Jakpro sebagai eksekutor proyek.

"Begitu bolanya pindah, kami sudah siap. Semua kemungkinan harus siap termasuk misal kalo gak disetujui jadi kita siapkan dulu semuanya termasuk rencana bisnisnya," tutup Hani.

Diketahui, DKI Jakarta sudah mengusulkan anggaran sebanyak 20,79 juta poundsterling atau sebesar Rp 360 miliar dalam rancangan APBD-P 2019 yang telah disepakati sejak Selasa (13/8) lalu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Uang tersebut, dinyatakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai 'Commitmen Fee' penyelenggaraan Formula E yang akan dibayarkan pada FIA sebagai pemegang merk Formula E.

Pada Kamis (15/8), Pemprov DKI Jakarta mengajukan sekitar Rp934 miliar sebagai dana tambahan untuk menggelar Formula E dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD tahun 2020.

Adapun pengajuan anggaran Rp 934 miliar tersebut memiliki rincian biaya untuk penyelenggaraan sebesar 22 juta poundsterling atau sekitar Rp 378 miliar dan biaya asuransi 35 juta euro atau sekitar Rp 556 miliar. Dinas juga menyiapkan anggaran Rp 600 juta untuk sosialisasi pra Formula E dalam kegiatan Jakarta Fun Race 2019.

Kemudian Jakpro juga mengajukan anggaran senilai Rp 305,2 miliar. Dengan demikian total rencana anggaran untuk penyelenggaraan balap Formula E adalah senilai Rp 1,6 triliun.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Pemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun

Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

Ganjar Pranowo Setuju Alat Peraga Kampanye Ditertibkan

Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi  Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Rugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan

Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
623 Kendaraan Bermotor di Jakarta Tertangkap Tangan Melawan Arah

623 Kendaraan Bermotor di Jakarta Tertangkap Tangan Melawan Arah

Penindakan dilaksanakan serentak di lima wilayah Jakarta, mulai pukul 07.30 WIB.

Baca Selengkapnya
Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun

Penurunan Permukaan Tanah Buat Jakarta Rugi Rp10 Triliun per Tahun

Selain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.

Baca Selengkapnya
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar

ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar

Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.

Baca Selengkapnya
Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Benarkah Pemerintah akan Naikkan Pajak Sepeda Motor? Begini Penjelasan Jubir Menko Luhut

Rencana menaikkan pajak sepeda motor jadi salah satu strategi untuk menekan angka polusi di kota-kota besar seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya