Merdeka.com - Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan sementara (moratorium) reklamasi di Teluk Jakarta. Sebagai gantinya, Presiden Joko Widodo memilih menggarap proyek tanggul raksasa National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Proyek NCICD ini dalam istilah lain dinamakan sebagai Garuda Project. Di mana nantinya akan berada di depan atau utara dari 17 pulau hasil reklamasi. Jokowi bahkan telah memerintahkan Menteri PPN atau Kepala Bappenas untuk membuat masterplan proyek tanggul raksasa ini sejak tahun 2016 silam.

Kini proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut itu dikebut pengerjaannya. Proyek yang semula ditargetkan selesai pada 2019, dipercepat menjadi 2018.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Teuku Iskandar mengatakan, masih terdapat beberapa kendala dalam pembangunan NCICD. Sebab masih terdapat rumah warga dan tempat usaha di sepanjang proyek tanggul.

Dia menjelaskan, 148 KK yang berada di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara itu akan direlokasi ke rumah susun (Rusun) Marunda. Mengingat masih 350 unit kosong di sana.

"Yang terdekat di situ kan Rusun Marunda. Cuma apakah di Rusun Marunda ini cukup untuk memindahkan mereka? Nanti akan kita lihat. Pada prinsipnya kita akan pindahkan mereka supaya mereka lebih nyaman hidupnya, lebih baik," kata Iskandar di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/8).

Namun, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria tidak terlalu mau ambil pusing dengan adanya percepatan itu. Karena, dia menilai, apapun keputusan yang dikeluarkan saat ini keputusannya berada di Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta terpilih.

"Nanti kita lihat aja, sekarang kita ikut aja dulu. Selama itu membela masyarakat kita ikut. Kan Gubernur Anies gak menggusur, kita gak tahu teknisnya, makanya nanti kita lihat," jelasnya.

Menurutnya, upaya mempercepat pembangunan tanggul raksasa ini untuk mendukung proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Namun, politisi Gerindra ini mengingatkan, tanpa adanya Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) maka pembangunan di atas pulau buatan tersebut tidak dapat dilakukan.

"Tapikan sekarang pembahasannya stuck. Pernah diajukan, kita minta Amdal dibenahi baru kita mau bahas. Terus sekarang juga lagi moratorium posisinya, menteri belum ada kebijakan. Dah kita tunggu aja deh," ujar Iman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan tiga penegasan terkait Garuda Project. Beberapa di antaranya ialah agar masterplan harus detail dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, Jokowi meminta agar tidak ada pelanggaran kaidah hukum dan aturan yang ditabrak.

Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan terkait penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, yakni sekira 7,5 cm hingga 12 cm. Maka dari itu, dia menyebut diperkirakan seluruh kawasan di Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030.

"Data yang saya terima penurunan muka tanah di DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu 7,5-12 cm. Diperkirakan seluruh Jakarta Utara di bawah permukaan laut pada 2030," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) yang sudah digagas cukup lama ini, akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta," katanya di Jakarta, Rabu (27/4/2016)

Garuda Project meliputi pembangunan tembok laut raksasa sebagai langkah untuk melindungi ibu kota terhadap banjir dari laut. Dinding laut raksasa ini akan dibangun dalam bentuk Garuda menjadi ikon nasional. Ini akan memakan waktu 10 sampai 15 tahun dalam pembangunan.

Kota terpadu yang baru ini akan melibatkan 17 pulau-pulau buatan, lengkap dengan jalan tol, kereta api, dan pelabuhan. Harapannya mampu menyerap sekitar dua juta orang untuk lapangan kerja.

Jakarta saat ini penuh sesak dan infrastruktur yang tidak memadai, masterplan ini akan mengurangi tekanan pada kota yang ada. Panjang dinding laut raksasa bisa mencapai 32 kilometer (dari kota Tangerang di barat Jakarta ke pelabuhan Tanjung Priok Jakarta).

Ada dua fase mega proyek ini. Pertama ialah memperkuat dan meningkatkan tanggul pantai yang ada di sepanjang 30 kilometer, dan pembangunan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Setelah itu membangun tanggul raksasa dengan lebar 32 kilometer yang meliputi bandara, pelabuhan, jalan tol, kawasan perumahan, kawasan industri, pengolahan limbah, waduk, dan daerah hijau, di ruang sekitar 4000 hektar.