Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Penjelasan Pemprov DKI soal Komisaris BUMD Banyak Diisi Pensiunan Jenderal Polisi/TNI

Penjelasan Pemprov DKI soal Komisaris BUMD Banyak Diisi Pensiunan Jenderal Polisi/TNI Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah memimpin Ibu Kota selama lebih dari tiga bulan. Selama itu juga, dia sudah merombak jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

Dalam jajaran yang baru, Heru mengangkat sejumlah pensiunan jenderal TNI dan Polri sebagai komisaris dan dewan pengawas di perusahaan milik daerah tersebut.

Berdasarkan temuan merdeka.com, di PT MRT Jakarta terdapat dua jenderal yang diangkat, yaitu Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko sebagai Komisaris Utama PT MRT Jakarta dan Irjen Pol (Purn) Bambang Kristiyono sebagai Komisaris PT MRT Jakarta. Mereka dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sirkuler PT MRT Jakarta pada 25 Oktober 2022.

Dodik merupakan mantan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Danpuspomad). Sedangkan Bambang merupakan mantan Kapolda Kalimantan Utara.

Kemudian, di Perumda Pasar Jaya, posisi Ketua Dewan Pengawas diisi oleh Mayjen TNI (Purn) Suko Pranoto pada tanggal 26 Januari 2023. Suko sebelumnya menjabat Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat.

Selanjutnya, di PT Pembangunan Jaya Ancol, Heru mengangkat Komjen Pol (Purn) Suhardi Alius sebagai Komisaris. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 1 Februari 2023. Suhardi pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim).

Di PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), Plt. Komisaris Utama diisi oleh Irjen Pol (Purnawirawan) Luky Arliansyah yang diputuskan pada 11 Januari 2023. Sebelumnya, Luky menjabat sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk II Baintelkam Polri.

Terkait hal itu, Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta, Fitria Rahadiani menjelaskan, pencopotan dan pengangkatan pimpinan perusahaan merupakan suatu bentuk penyegaran.

Beberapa purnawirawan ini dirasa kompeten dalam melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada jajaran direksi.

"Hal pertama itu pasti penyegaran pengurus gitu ya. Jadi kenapa ada beberapa di sana, ya memang tujuan komisaris atau dewan pengawas adalah untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat," kata Fitria, Rabu (8/2).

"Jadi dirasa, Pemprov merasa beberapa yang ada di jajaran komisaris atau dewan pengawas saat ini, dirasa memenuhi untuk melakukan pengawasan dan penasehatan terhadap BUMD," tutupnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Polisi Tegaskan Tersangka Kasus Pemerasan Pimpinan KPK Terhadap SYL Hanya Firli Bahuri

Sebagaimana Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Penampakan Tebalnya Berkas Perkara Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan SYL

Penampakan Tebalnya Berkas Perkara Firli Bahuri Tersangka Kasus Pemerasan SYL

berkas atas nama tersangka Firli Bahuri telah dikirimkan ke JPU Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya
Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor DPRD Mimika Papua Dirusak Orang Tak Dikenal, Pelaku Berniat Membakar Tapi Dicegah Sekuriti

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika dirusak oleh Orang Tak Kenal (OTK).

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
Polisi Muda Anak Petani Kopi Dipanggil Komandan dan 'Diomeli', Pinggangnya Dicek Diperintah Lakukan ini

Polisi Muda Anak Petani Kopi Dipanggil Komandan dan 'Diomeli', Pinggangnya Dicek Diperintah Lakukan ini

Seorang polisi muda anak petani tiba-tiba dipanggil komandan dan diminta untuk melakukan misi sebagai polisi dalam waktu satu bulan.

Baca Selengkapnya
PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK

PDIP Siap Bawa Bukti Kecurangan Pilpres ke MK

PDIP tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya