Merdeka.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengklaim hanya partainya yang menolak Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) digaji menggunakan APBD DKI. Walaupun pada akhirnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta meloloskan anggaran sebesar Rp19,8 miliar untuk 50 anggota TGUPP.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah menjelaskan, pihaknya telah berupaya untuk menolak penganggaran gaji TGUPP. Sayangnya upaya tersebut tidak mendapatkan dukungan dari fraksi lainnya.

"Karena yang kalau kemarin di Banggar yang mungkin berjuang untuk ingin TGUPP enggak pakai APBD cuma PDIP. Jadi mungkin kita kalah suara," katanya kepada Merdeka.com, Selasa (10/12).

Dia mengungkapkan, pihaknya tidak bisa membendung keputusan fraksi lain. Meskipun pimpinan Banggar merupakan kader partai besutan Megawati Soekarnoputri, Prasetio Edi Marsudi.

"Jadi pimpinan Banggar harus lihat yang mayoritas. Fraksi lain setuju pakai APBD itu jadi pertimbangan pimpinan Banggar," jelasnya.

Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama ini menyebut, PDIP akhirnya merelakan TGUPP harus digaji menggunakan APBD DKI Jakarta. Namun, partai berlambang banteng itu akan terus mengawasi kinerja TGUPP.

"Hanya PDIP yang menolak, kalau PSI menanyakan kinerja TGUPP," tutup Ima.

Banggar Setujui Anggaran TGUPP

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tiba-tiba memutuskan bila Banggar menyetujui anggaran gaji hanya untuk 50 anggota saja. Sehingga adanya pengurangan 17 anggota dari jumlah keseluruhan.

Namun untuk anggaran yang dibutuhkan belum diketahui besarannya. Sebab nilainya disesuaikan dengan 17 anggota yang dicoret.

"Dengan mengucapkan Bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," kata Prasetio sambil mengetuk palu.

Anggota TGUPP Tak Boleh Rangkap Jabatan

Dia juga mengingatkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat memperhatikan anggota TGUPP yang rangkap jabatan. Akan tetapi, keputusan jumlah anggota TGUPP masih dinilai terlalu banyak oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

"Pimpinan, kalau 50 orang itu kebanyakan. Makin banyak orang yang masukan, makin sulit, maka sifatnya bukan percepatan, tapi menghambat," ucapnya.

Dia menyarankan agar anggaran yang disetujui hanya untuk 17 anggota saja seperti saat era pemerintahan gubernur sebelumnya.

"Fraksi PDI-P merekomendasikan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 17 orang," jelas dia.

Sementara itu terdapat jawaban berbeda dari sejumlah fraksi terkait usulan dari Fraksi PDI Perjuangan. Seperti halnya Fraksi Gerindra yang mengaku setuju dengan usulan Ketua rapat.

"Fraksi Gerindra dalam posisi setuju," kata salah satu anggotanya.