Merdeka.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang menghapus rute LRT Velodrome ke Dukuh Atas. Penghapusan rute tersebut diperkirakan dapat merugikan Pemprov DKI hingga Rp248,6 miliar per tahun.

Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Eneng Malianasari menyatakan dalam forum konsultasi publik pembangunan LRT Velodrome-Tanah Abang oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sandiaga Uno, memaparkan proyeksi jumlah penumpang rute ini mencapai 136.200 orang per hari.

"Jika harga tiket diasumsikan sama seperti rute Kelapa Gading-Velodrome saat ini, yakni sebesar Rp5.000, maka pendapatan dari tiket LRT rute Velodrome-Dukuh Atas mencapai Rp681 juta per hari," kata Eneng dalam keterangan tertulis, Senin (30/11).

Dia menjelaskan proyek LRT Jakarta dikerjakan oleh PT Jakarta Propertindo sesuai surat penugasan di Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 154 tahun 2017. Selain itu proyek tersebut telah dituangkan dalam Perpres Nomor 99 tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Eneng, pada Pasal 2 ayat 2 Perpres tersebut disebutkan bila lintas pelayanan LRT Jakarta diintegrasikan dengan LRT Jabodebek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya.

Karena hal itu, menurut dia, proyek LRT Velodrome-Dukuh Atas sangat dibutuhkan oleh warga di kawasan timur dan utara Jakarta.

"Integrasi tersebut terjadi di Dukuh Atas. Perpindahan penumpang dari LRT Jakarta ke LRT Adhi Karya terjadi di Dukuh Atas. Jadi, aneh kalau pihak Dinas Perhubungan malah menghapus LRT Velodrome-Dukuh Atas," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI rencananya mengubah rute LRT Pegangsaan 2-Velodrome-Dukuh Atas menjadi Pegangsaan 2-Velodrome-Klender.

Syafrin mengatakan perubahan tersebut untuk menghindari adanya penumpukan penumpang di kawasan Stasiun Manggarai yang rencana dijadikan sebagai hub kereta api jarak jauh menggantikan Stasiun Gambir.

"Untuk itu kita juga perlu menyesuaikan rencana itu. Jaringan perkeretaapian adalah backbone dari transportasi. Tentu kita harus menyesuaikan rencana perkeretaapian daerah dengan nasional," tutupnya.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com