Penggelembungan APBD, Ahok akan sisir mata anggaran semua dinas
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menemukan penggelembungan di Dinas Pendidikan senilai Rp 700 miliar. Sementara ada 10 mata anggaran di Dinas Pekerjaan Umum yang diduga juga tak beres. Bahkan, ada anggaran ganda di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperkirakan mencapai 18.000 mata anggaran dengan nilai Rp 1,8 triliun dari total anggaran Rp 72 triliun.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengatakan, akan melakukan penyisiran mata anggaran di dinas-dinas. Lalu mengakumulasikan dana temuan dan diajukan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
"Ya kita minta mulai sisir sehingga kita bisa tahu seberapa sisa SiLPA berapa sekarang, nanti kita bisa tahu berapa dana yang kita lock terus kita masukkan saja," jelas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/4).
Ahok menambahkan, setelah semua anggaran yang dicoret terkumpul maka APBD Perubahan dapat diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mengenai kapan akan diputuskan, ia tidak dapat memberikan jawaban pasti.
"Juni udah bisa kita proses kita masukkan ke DPRD, tapi paling lambat Juli. Pemutusannya tergantung DPRD, kami harapkan Juli atau Agustus saja," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui ada masalah dalam APBD 2014.
"Kok dobel anggaran. Siapa sih yang ngomong dobel anggaran. Yang namanya dobel anggaran itu apa. Kamu enggak ngerti nanya. Yaitu anggaran yang menyebabkan kita boros, seperti itu. Barang yang enggak diperlukan dibeli. Itu yang kita lock. Duplikasi," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/4).
Dana yang telah dikunci akan langsung dihapus dalam mata anggaran dari dinas-dinas. Lalu anggaran tersebut akan digunakan kembali usai dilakukan pembahasan APBD 2014. Di mana waktu untuk melakukan itu ketika rapat APBD Perubahan.
"Tidak ini nanti diganti di APBD perubahan. Untuk sesuatu yang bermanfaat, real, konkrit. Di-lock dulu. Nanti dinas lain ada dikumpulin dulu. Inilah fungsi e-budgeting," ungkap Jokowi .
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca SelengkapnyaAhok Ungkap Jokowi Pernah Memintanya Mundur dari Pencalonan Gubernur DKI
Ahok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca SelengkapnyaAhok Beberkan Alasan Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud
Eks Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan alasannya mendukung pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo- Mahfud Md.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaAhok Kembali ke Politik, Timnas AMIN: Kalau Mengikuti Perubahan Menguntungkan Buat 01
Ahok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi Pecat Arya Wedakarna Sebagai Anggota DPD dari Bali
Melalui keputusan presiden, Jokowi juga memberhentikan Arya sebagai anggota MPR RI periode 2019-2024.
Baca SelengkapnyaTerungkap Alasan Ahok Tak Ikuti Langkah Jokowi yang Condong ke Prabowo
Ahok ragu nantinya Prabowo akan melanjutkan program Jokowi.
Baca SelengkapnyaUsai Dipecat BK, AWK Bisa Kembali Jadi Anggota DPD
AWK baru direkomendasikan dipecat, belum ada surat keputusan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya