Pengesahan APBD DKI Jakarta 2014 dipastikan molor
Merdeka.com - Sama seperti tahun sebelumnya, ketuk palu Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014, dipastikan molor dari tanggal penetapan awal 27 Desember. Sebab ada beberapa kendala seperti pengisian nomor rekening dan rincian anggaran yang belum tuntas.
"Nggak mungkin tanggal 27 ini, untuk pengisian nomor rekening dan nomenklatur (rincian anggaran) saja membutuhkan waktu 2 Minggu," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan kepada wartawan, Jakarta, Senin (23/12).
Hal itu, lanjut Ferrial, membuat pihaknya dan DPRD belum bisa menandatangani dan mengetok palu APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
"Kita ingin ketuk palu kalau semua clear, jangan sampai ketuk palu tapi masih ada masalah," jelas politikus Demokrat ini.
Menurut Ferrial, kebijakan ini untuk mencegah timbulnya dana-dana siluman. Jika pengisian RAPBD beres diselesaikan pihak eksekutif, dia berjanji DPRD tak akan menunda pengesahannya.
"Kita ingin ketuk palu jika semuanya sudah clear dan tidak ada masalah," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaPenderita DBD di Depok melonjak drastis di Februari hingga 119 kasus
Baca SelengkapnyaBPBD melaporkan sejumlah wilayah terdampak banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Ibu Kota semalam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta kembali menggelar "Malam Muda Mudi" untuk menyambut pergantian tahun dari 2023 ke 2024. Kali ini kegiatan itu dibagi dalam enam segmen.
Baca SelengkapnyaKondisi arus balik landai lantaran belum semua pemudik kembali ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca SelengkapnyaIsnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.
Baca SelengkapnyaJumlah ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2023. Adapun rinciannya, pada Januari 2024 sebanyak 68 kasus, Februari 119 kasus, Maret 68 kasus.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca Selengkapnya