Merdeka.com - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti menilai, sikap yang dijalankan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam situasi pandemi Covid-19 tepat dengan menolak kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan pendapatan DPRD DKI Jakarta 2021.

Dia juga mengapresiasi PSI menyampaikan adanya gagasan kenaikan gaji ini dan sikap penolakannya sebelum ketuk palu. Akhirnya publik menjadi tahu tentang adanya isu ini sehingga bisa menyampaikan pandangan agar gagasan menaikkan pendapatan ini dibatalkan.

"Apalagi kalau kita dengar tentang latar belakang DPW PSI menolak tersebut didasari oleh kepentingan publik, dimana uang kenaikan sepatutnya diberikan untuk kebutuhan penanganan pandemi Covid, maka PSI menjalankan fungsi partai politik yang memang seharusnya," katanya di Jakarta, Selasa (22/12).

Aisah mengungkapkan, reaksi mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta terhadap keputusan PSI dengan walk out dalam rapat paripurna dinilai tidak menjalankan fungsi mereka sebagai perwakilan rakyat. Seharusnya, dia menambahkan, fraksi lain beradu gagasan kala berbeda pandangan tentang urgensi adanya kenaikan anggaran pendapatan tersebut.

"Sikap ketidaksukaan partai lain atas posisi PSI yang ditunjukan dengan walkout ataupun kritik terhadap PSI, bahkan menyatakan bahwa PSI hanya ingin menarik atensi publik, maka justru menunjukkan partai lain belum dewasa dalam berpolitik dan tidak menjalankan fungsi utamanya merepresentasikan kepentingan publik," ujarnya.

"Seharusnya jika partai lain tidak setuju dengan sikap penolakan PSI tentang kenaikan gaji, mereka beradu gagasan tentang urgensi kenaikan gaji itu dan mengapa mereka menyetujui kenaikan itu, bukan, misalnya, dengan walk out saat paripurna minggu lalu. Dan, dengan melakukan walk out tersebut serta kemudian mengkritik PSI sebagai partai yang sedang 'cari muka; maka menunjukkan bahwa memang tidak ada urgensinya menaikkan gaji anggota dewan. Logicnya, melihat kondisi pandemi saat ini, kenaikan gaji ini memang tidak tepat dilakukan," tutup Aisah.

Sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walk out ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan pendapatan DPRD DKI Jakarta.

Reporter: Luqman RimadiSumber: Liputan6.com