Penanganan pengungsi lamban, lelang jabatan Jokowi dikritik

Merdeka.com - Hasil survei Indonesia Research Center (IRC) menyebut Jakarta paling buruk kinerjanya dalam penanganan bencana alam di bandingkan Sinabung, Sumatera Utara. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai kinerja dari Gubernur DKI Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama belum menyentuh akar persoalan.

Hal itu terlihat dari lambatnya penanganan masalah pengungsi yang dilakukan oleh para camat dan lurah hasil seleksi lelang jabatan yang dilakukan Jokowi pada awal menjabat.

"Lelang jabatan tidak akan menyelesaikan masalah karena kultur kerjanya masih sama saja. Kalau kita datang ke kecamatan dan kelurahan tetap sama saja, baik sebelum atau sesudah adanya lelang jabatan yang dilakukan Jokowi. Contohnya kalau kita datang ke kecamatan seperti datang ke rimba meski telah dilakukan lelang jabatan," katanya, Jumat (24/1).

Dia menilai Jokowi-Ahok harusnya sejak awal menjabat langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah penyangga Jakarta untuk mencari solusi penanganan banjir. Sebab, saat kampanye Pilgub DKI lalu, Jokowi-Ahok janji mampu menyelesaikan banjir Jakarta.

Topik pilihan: Sodetan Ciliwung-Cisadane | Banjir

"Bukan blusukan dan menunggu bencana terjadi seperti sekarang. Dalam UU 32 koordinasi antar kepala daerah dimungkinkan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di daerah tempat mereka menjabat," katanya.

Menurutnya, banjir dan macet Jakarta tak bisa diselesaikan hanya dengan cara blusukan. "Sekarang saatnya kerja nyata karena masalah banjir dan kemacetan tidak bisa diselesaikan dengan hanya blusukan saja. Masyarakat butuh kerja nyata gubernur, bukan janji," katanya.

"Jokowi harus melakukan kerja secara komprehensif untuk menyelesaikan masalah banjir DKI tidak bisa secara parsial. Untuk itu, mereka harus melakukan lobi dan koordinasi kepada pemda di sekitar Jakarta tidak cukup hanya dengan Jawa Barat saja," katanya.