Pemprov DKI anggarkan Rp 250 M untuk normalisasi Ciliwung

    Reporter : Nurul Julaikah | Jumat, 15 Maret 2013 20:15

    Pemprov DKI anggarkan Rp 250 M untuk normalisasi Ciliwung
    sungai ciliwung . Merdeka.com/Dwi Narwoko

    Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan anggaran Rp 250 Miliar guna normalisasi Kali Ciliwung. Konsep Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam normalisasi kali Ciliwung dengan jalan memperbesar debit air dari 480 meter per detik menjadi 750 meter per detik dengan lebar sungai 50 meter.

    "Untuk pembebasan Kali Ciliwung Rp 250 miliar," ujar Kepala Dinas PU Manggas Rudy Siahaan usai rapat bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/3).

    Peningkatan kapasitas sungai tersebut bertujuan untuk menampung air lebih banyak. Namun, konsep tersebut akan dilakukan kombinasi dengan hasil riset Profesor asal swiss Christope Girot, agar landskapnya dapat lebih rapi dan indah.

    "Nanti secara detail kita akan bahas itu hari Senin," ucapnya.

    Normalisasi kali Ciliwung merupakan program penanganan banjir dengan cara normalisasi dan pengerukan 13 sungai di Jakarta melalui proyek Jakarta Emergency Dreging Initiative (JEDI) segera dimulai. Proyek tersebut akan mulai digarap April atau Mei.

    Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) pada saat rapat bersama komisi V DPR beberapa waktu lalu mengaku Pemprov DKI Jakarta hanya mengerjakan tiga paket. Yakni, paket satu Ciliwung-Gunung Sahari drain, Waduk Melati, saluran Gresik dan Cideng-Thamrin drain, kemudian paket 2 untuk normalisasi, pengerukan dan lain-lain di Sentiong-Sunter drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan dan Waduk Sunter Timur tiga dan paket 7 akan dikerjakan di Grogol sekretaris drain.

    Proyek JEDI dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam 7 paket pengerjaan. Dari tujuh paket itu, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan dua lainnya oleh Cipta Karya lewat bantuan dana Bank Dunia. Pengajuan pinjaman ke Bank Dunia sebenarnya sudah sejak tahun 2008 namun karena banyak birokrasinya, realisasinya baru tahun 2012 lalu.

    Total biaya proyek JEDI mencapai 176,1 juta dolar AS, sebagian besarnya berasal dari pinjaman Bank Dunia. Tanggung jawab terbesar dipikul Pemprov DKI, yang mengerjakan tiga paket dengan nilai 100,5 juta dolar AS. Kemudian BBWSCC dua paket dengan nilai 53,2 juta dolar AS dan Cipta Karya dua paket dengan nilai 22,4 juta dolar AS.

    Dengan demikian, dalam proyek JEDI ini, tanggung jawab DKI mencapai 56 persen, sedangkan untuk Kanal Banjir Timur (KBT) DKI bertanggung jawab sebesar 52 persen.

    [ian]

    Komentar Anda


    Suka artikel ini ?
    Kunjungi portal hao123 untuk akses internet aman dan nyaman


    JANGAN LEWATKAN BERITA
    Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

    Let's be smart, read the news in a new way.
    Tutup
    Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
    Kirim ke

    Free Content

    • URL Blog

    • Contoh : merdeka.wordpress.com

    • Email

    • Password


    saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya





    Be Smart, Read More
    Back to the top
    Today #mTAG
    LATEST UPDATE
  • Mensos sebut 12 WNI hendak gabung ISIS diinapkan di Safe House
  • Kecewa tak bisa ikut tahlilan Olga Syahputra, fans ini nangis
  • PERADI sebut remisi adalah hak narapidana
  • Kecanduan narkoba, Bripka SW sampai diborgol di tiang bendera
  • Tampil fresh, JKT48 rilis single 'Pareo Adalah Emerald'
  • Glenn Fredly susul Rio Dewanto - Chico Jericho, ngapain lagi nih?
  • DPR sepakat aturan remisi diubah karena dianggap diskriminasi
  • Berhati malaikat, Olga sumbang 85 juta untuk pasien tak mampu
  • ICW curiga revisi aturan remisi buat koruptor bermuatan politis
  • Golkar Kubu Munas Bali tetap tak mau serahkan fraksi di DPR
  • SHOW MORE