Merdeka.com - D, PNS Pemprov DKI Jakarta memalak Yayasan Rumah Sakit Jakarta. Pungutan liar itu dilakukan D agar surat permohonan tertulis mengundang Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dalam rangka acara Hari Ulang Tahun ke-60 RS Jakarta, bisa ditindaklanjuti.

D bekerja sebagai staf kesekretariatan. Saat dikonfirmasi soal kabar itu, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri, Heru Budi Hartanto, belum mendapatkan laporan.

"Saya belum dapat laporan soal adanya pungutan liar itu," kata Heru, saat dihubungi wartawan, Rabu (6/11).

Heru menduga, seseorang yang mengaku PNS itu adalah pihak ketiga dan hanya mengklaim dekat dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

"Saya menduga itu bukan PNS, tapi pihak ketiga yang mengaku dekat dengan gubernur," pungkas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut Pembina Yayasan RS Jakarta, Benjamin Mangkoedilaga, D meminta uang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi dia tidak menyebutkan pasti nominalnya.

"Kurir saya diminta sejumlah uang. Uang yang diminta cukup besar. Tapi saya tidak ingin sebut nominalnya," jelas Benjamin.