Pemprov DKI Minta Penyelenggara DWP Transparan Soal Laporan Keuangan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta meminta kepada penyelenggara Djakarta Warehouse Projects (DWP) untuk memberikan laporan keuangan hasil penjualan tiket, makanan dan minuman secara transparan ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Sebab, dengan transparan nantinya pendapatan pajak yang dihasilkan dari acara itu akan terserap secara maksimal.
"Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter, Jumat (13/12).
Berdasarkan pengalaman pada tahun 2017 lalu dari penyelenggaraan DWP, Pemprov DKI mendapatkan keuntungan pajak sebesar Rp 10 miliar. Ia menilai penghasilan itu masih terbilang belum maksimal, karena melihat harga tiket dan jumlah peserta yang hadir. Sebab, dirinya menilai pada tahun ini pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 20 miliar.
"Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp 30 miliar selama 3 hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp 20 miliar," katanya.
Pantau Kegiatan
Lebih lanjut ia meminta kepada Kepala (BPRD) Faisal Syafruddin, agar menginstruksikan kepada bawahannya untuk menempatkan petugas di acara tersebut. Sehingga, setiap harinya bisa memantau laporan keuangan dari kegiatan DWP yang akan digelar pada 13 hingga 15 Desember 2019, di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat.
"Mendesak pegawai BPRD melakukan pengawasan mulai dari hari ini, sampai di hari Minggu. Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Tenggat Sepekan Peserta Pemilu Tertibkan Alat Peraga Kampanye: Sudah Membahayakan
Terbaru, pengendara terlibat kecelakaan lantaran bendera partai di jalan Gatot Subroto, Jaksel
Baca SelengkapnyaLaporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta
Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pasar Murah, Catat Lokasi dan Waktunya
Pasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tiadakan Ganjil Genap Kendaraan pada 8-9 Februari 2024
Mengingat karena pada 8-9 Februari sehubungan dengan hari libur dan cuti bersama.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tetap Berlakukan Hari Bebas Kendaraan Selama Ramadan
Pemprov DKI Tetap Berlakukan Hari Bebas Kendaraan Selama Ramadan
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Kerahkan 17 Ribu Pasukan BKO Demi Amankan Pemilu 2024
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca Selengkapnya