Pemprov DKI Maafkan Ike Muti, Polemik 'Hapus Foto Jokowi' Selesai
Merdeka.com - Artis Ike Muti meminta maaf kepada Pemprov DKI soal polemik hapus foto Presiden Jokowi sebagai syarat ikut projek webseries. Ike akui informasi yang diperoleh dari agensi keliru.
Merespons hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menerima permintaan maaf artis Ike Muti. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah pada Minggu (2/8).
Sebelumnya, tertanggal 31 Juli, Yayan memberikan somasi kepada Ike untuk melakukan klarifikasi atas unggahannya yang dianggap mencemarkan nama baik Pemprov DKI Jakarta.
Surat somasi itu ditembuskan kepada Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam somasi tersebut, Ike diminta untuk menjelaskan proyek film pendek yang Ike sebutkan, serta siapa penanggung jawabnya dan yang menyuruhnya menghapus foto Jokowi. Ike juga diminta untuk menghapus postingannya.
Minggu pagi ini, Ike telah menyampaikan permintaan maafnya melalui akun instagramnya @ikemuti16. Ia juga telah menghapus dan mengklarifikasi unggahannya yang membuat kegaduhan.
Yayan selaku kepala Biro Hukum Pemprov DKI mengatakan, dirinya sudah membaca klarifikasi yang dilakukan oleh Ike. Koreksi tersebut sudah diunggah oleh Ike Muti per tanggal 2 Agustus atau bertepatan dengan masa tenggat somasi yang ditentukan.
"Setelah adanya pengakuan dan koreksi dari Ike Muti, serta atas arahan dari Gubernur DKI Jakarta, maka kami anggap masalah yang berkaitan dengan unggahan tersebut sudah selesai," kata Yayan dari keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Minggu (2/8).
Yayan berharap ke depannya tidak lagi terjadi pemutarbalikan fakta dan kegaduhan atas soal yang non-substantif seperti ini. Ia pun cukup memberikan apresiasi kepada Ike atas koreksi dan permintaan maafnya. ia berharap hal ini tidak terulang kembali.
"Pemprov DKI Jakarta sendiri melalui Biro Hukum memberikan apresiasi atas koreksi dan permintaan maaf dari Ike Muti. Saya berharap agar pemutarbalikan fakta seperti ini tidak terulang lagi,"
Ia meminta masyarakat dan juga Ike untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Menurutnya, saat ini penting sekali untuk selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Harus menggunakan akal sehat dan juga kritis. Ia juga meminta masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Hal ini agar tidak ada kabar yang menyesatkan di masyarakat.
"Kejadian ini harus dijadikan pelajaran bagi semua. Pentingnya memiliki ketelitian, objektivitas dan melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi," tutup Yayan.
Permintaan Maaf Ike Muti
Ike menegaskan bahwa dirinya tidak ada niat untuk menyampaikan kebohongan. Apalagi sampai mencemarkan nama baik Pemprov DKI Jakarta. Hal ini ia katakan melalui akun instagramnya.
"Bersamaan dengan ini, saya sampaikan bahwa sama sekali tidak ada niatan saya menyampaikan kebohongan apalagi sampai merugikan nama baik Pemda Provinsi DKI Jakarta," tulis Ike Muti dalam instagramnya @ikemuti16 (2/8).
Ike juga mengakui bahwa postingannya menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta maaf kepada Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, ia telah menghapus fotonya dengan presiden Jokowi yang menimbulkan kegaduhan itu.
"Jelas bahwa informasi tersebut sesungguhnya bukan bersumber dari saya. Namun bagaimanapun saya meminta maaf kepada semua pihak dan khususnya Pemda Provinsi DKI Jakarta atas postingan saya yang telah menimbulkan kegaduhan," tambahnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka mendesak KPU untuk bekerja secara profesional serta bersikap adil dan netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari besok.
Baca SelengkapnyaBudi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Di sidang MK, keempat menteri itu dicecar berbagai pertanyaan seputar dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi dan rombongan pun ngopi sejenak sambil berbincang hangat sebelum kemudian kembali ke tempatnya bermalam.
Baca SelengkapnyaFirli menyebut surat pengunduran diri sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi melalui Mensesneg.
Baca SelengkapnyaAksi Kamisan ke-807 ini memprotes pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPengunjuk rasa mendesak DPR untuk segera mengajukan hak angket serta menuntut pemakzulan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya