Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemprov DKI Kaji Literatur New Normal untuk Tempat Hiburan dari WHO dan Negara Lain

Pemprov DKI Kaji Literatur New Normal untuk Tempat Hiburan dari WHO dan Negara Lain Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Sektor hiburan menjadi sektor terakhir operasionalnya jika masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir. Menuju tatanan hidup normal baru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih mengkaji pedoman apa saja bagi tempat hiburan, salah satu kriterianya adalah pembatasan jam operasional.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan bersama pelaku industri hiburan, asosiasi hiburan dan pihak terkait.

Dia menyebut, usia karyawan dan pengunjung yang rentan terpapar virus menjadi pertimbangan penting oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pelaku industri.

"Kita lagi susun sama-sama protokol covidnya apa ketika mereka dibuka. Nanti ada pembatasan-pembatasan misalnya dari sisi kapasitas jam buka tutupnya, terus usia karyawan ataupun pengunjung yang beresiko, nah ini masih kita bahas bersama dengan pelaku industri dan asosiasi terkait," ujar Cucu menerangkan, Rabu (3/6).

Mengenai tempat hiburan mana saja yang secara bertahap dibuka, Cucu mengaku masih memilah terlebih dahulu. Sebab, tempat hiburan menurutnya merupakan tempat berisiko penularan virus. Sehingga ini menjadi alasan utama tempat hiburan menjadi sektor terakhir operasionalnya.

Cucu menuturkan selama menyusun kajian pedoman, pihaknya dan peserta terkait mempertimbangkan situasi penularan di Jakarta, dan juga mengadopsi kebijakan-kebijakan sejumlah negara ketika membuka tempat-tempat hiburan.

"Karena kita kan juga adopsi dari berbagai literatur, dari negara lain, dari WHO, terus juga kondisi internal di sini," rinci Cucu.

Dia juga menuturkan keputusan satu jenis tempat hiburan dibuka tidak dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melainkan tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 DKI.

"Yang menentukan nanti mereka boleh mulai beroperasi, bukan dari kami, tapi dari tim gugus covidnya. Nanti dirasa sudah aman baru boleh dibuka," tuturnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jakarta Diguyur Hujan Sejak Pagi, 38 Ruas Jalan Terendam Banjir
Jakarta Diguyur Hujan Sejak Pagi, 38 Ruas Jalan Terendam Banjir

Isnawa mengatakan, BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal
Heru Budi Ingatkan Pendatang Baru ke Jakarta Harus Punya Pekerjaan dan Rumah Tinggal

Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu
Jokowi Janjikan Tunjangan Kinerja Petugas KPU Selesai Januari: Urusan Sensitif Jangan Ganggu Pemilu

Jokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Diperintah Mensesneg Hadiri Konsolidasi Nasional KPU: Mestinya Saya Bisa Tidur, Libur
Cerita Jokowi Diperintah Mensesneg Hadiri Konsolidasi Nasional KPU: Mestinya Saya Bisa Tidur, Libur

Dalam arahannya, Jokowi meminta KPU pusat sampai daerah harus siap menjalankan pemilu yang jujur, adil dan dipercaya oleh rakyat

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya