Pemprov DKI ingin kuasai 95 persen saham Persija
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap mengakuisisi PT Persija Jaya Jakarta. Tanpa tanggung-tanggung saham yang ingin dimiliki mencapai 95 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, pembelian saham ini dilakukan secara business to business. Dan pembelian ini tidak dilakukan langsung oleh Pemprov DKI Jakarta, melainkan melalui PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Jadi Persija itu business to business. Yang ambil alih Jakpro. Dan kami maunya 95 persen. 2,5 persen pemilik lama dan 2,5 persen untuk klub (supporter)," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Jumat (20/2).
Mengenai utang yang melilit Macan Kemayoran membuat pembelian atau pembayaran saham dilakukan secara bertahap. Namun, sebelum itu dilakukan, pihak Persija harus memberikan daftar aset yang mereka miliki.
"Sementara ini masih belum ada uang yang keluar. Jadi konsepnya kami mau bayar diangsur bisa sampe lima kali, soalnya pembelian persija tidak menguntungkan (karena ada utang), jadi kami mau lihat dulu pendataan asetnya," terang Saefullah.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menambahkan, kini keputusan berada di tangan Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta Ferry Paulus. "Dan sekarang kita sudah sodorkan konsep tersebut ke Ferry dan dia masih pertimbangkan," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPasar murah di Jakarta digelar mulai 26 Februari sampai 9 Maret 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaTemuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.
Baca SelengkapnyaBesaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaBawaslu Jakpus telah merekomendasikan bahwa kegiatan pembagian susu pelanggaran hukum.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya