Merdeka.com - Terkait insiden meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini akibat rumah sakit tidak memiliki Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta diharapkan memberikan hibah ke 44 puskesmas. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa di masa mendatang.

"Aturan masih ditelaah, hibah ke swasta untuk masyarakat bisa asal tepat sasaran," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Wanda Hamidah di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (19/2).

Politikus PAN ini menjelaskan harga sebuah NICU Rp 2 miliar jika dihibahkan untuk 44 puskesmas yang ada di DKI maka akan menyedot anggaran sekitar Rp 88 miliar. Hal ini tidak seberapa dengan APBD DKI yang sebesar Rp 49,9 Triliun untuk tahun ini.

Selain penambahan alat tersebut, diharapkan ada penambahan ruang rawat inap kelas III di setiap RSUD. Namun, penambahan rumah sakit harus diikuti dengan pelayanan, jumlah tenaga medis maupun dokter spesialis.

"Jumlah bed yang ada harus ditambah misalkan dari 400 menjadi 700 bed. Contoh dokter spesialis jantung harusnya dalam sehari menangani delapan pasien tapi saat ini menangani 30 pasien," terangnya.

Wanda menambahkan persoalan anggaran bukan suatu permasalahan. Sebab, anggaran tersebut diprioritaskan untuk kemanusiaan.

"Berkaca dari kasus Dera, RSUD tidak boleh ragu-ragu saat memberikan rujukan jika memang tidak bisa melayani maksimal. Sebab, masalah nyawa tidak boleh dipermainkan," ujarnya.

Terkait kekurangan SDM di setiap RSUD, Wanda mengatakan hal itu menjadi tugas besar bagi Pemprov DKI Jakarta. "Bukan hanya fisiknya, sekarang banyak tenaga rumah sakit 70 persen honorer lho. Itu juga jadi PR tersendiri untuk Pemprov DKI," ujar dia.

Wanda mencontohkan di Rumah Sakit Budhi Asih dan Pasar Rebo, terdapat satu dokter spesialis jantung melayani 30 pasien. Sedangkan, idealnya dalam satu hari satu dokter harus melayani 8 pasien.

"Kan dokter juga punya kapasitas ya yang ketika dia lelah, akan membahayakan pasien, apa dia salah kasih obat, atau bagaimana," pungkasnya.