Merdeka.com - PT MRT Jakarta tidak mendapatkan suntikan dana Rp900 miliar dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Sebab, dana untuk mengakuisisi KCI direncanakan untuk masuk dalam PMD MRT di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan tidak ada APBD-P 2022. Oleh karena itu, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI akan mencari skema pendanaan lain untuk mewujudkan rencana akuisisi tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Fitria Rahadiani mengatakan, skema pendanaan lain ini masih dalam pengkajian. Kini, belum ada keputusan lebih lanjut dari eksekutif mengenai pencarian sumber dana.

"Kajian apakah memungkinkan dengan skema yang lain, itu dilakukan. Nanti kita lihat seperti apa," kata Fitria ketika dihubungi, Kamis (27/10).

Nantinya, ada kemungkinan MRT mengajukan kembali PMD untuk akuisisi PT KCI pada APBD 2023 yang akan menjadi pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD DKI.

"Memang ini karena secara ketentuan jadi belum memungkinkan. Bisa jadi itu mungkin di (APBD) 2023 atau seperti apa. Nanti kita tunggu keputusan pimpinan bersama antara eksekutif dan legislatif," ucapnya.

Sebelumnya, Heru Budi Hartono menyatakan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Maka, dalam menjalankan pemerintahan, pihaknya tetap menggunakan APBD 2022.

“Jadi, tidak ada APBD Perubahan. Adanya adalah darsak (darurat dan mendesak), ada poin-poin yang sangat mendesak. Itu pun hanya mengubah di dinas masing-masing, pagunya jadinya tetap. Jadinya tidak ada APBD-P,” kata Heru Budi kepada wartawan di Balai Kota, Rabu, 26 Oktober 2022.

Heru juga mengatakan, anggaran darurat dan mendesak (darsak) akan dimasukkan ke anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing.

“Iya betul, murni yang berjalan (APBD 2022),” tambah dia.

Adapun salah satu program yang disebut darsak adalah kesehatan. Kemudian, keputusan dan mekanisme program darsak menjadi wewenang dinas masing-masing.

“Tentunya ada beberapa poin tapi salah satunya kesehatan, operasional di masing-masing dinas. Masing-masing dinas merubah poinnya tapi tidak keluar dari pagu anggaran di dinas masing-masing,” jelas Heru.

Sementara itu, untuk APBD 2023, Heru mengatakan dirinya sudah membahas program-program bersama sejumlah pihak, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) dan TGUP.

“Besok berlangsung (pembahasannya), ya. Tadi kami dengan para asisten, Sekda, TGUP itu sudah membahas poin-poin untuk APBD 2023, baru tadi dari jam 8 sampai setengah 10. Kita nanti ikuti proses-prosesnya,” kata Heru.