Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menaikkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS. Tapi peraturan yang ditegakkan selama bertugas semakin diperketat. Bahkan, apabila ada PNS DKI Jakarta merokok dapat dikenakan sanksi hingga pencopotan jabatan.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun mengatakan, PNS DKI Jakarta tidak diperbolehkan merokok di kawasan mereka bekerja. Penerapan sanksi ini berlaku untuk semua jabatan, baik kepala dinas, lurah, camat dan wali kota.

"Kalau satu dua kali ketahuan yang ketiga kalinya bisa dikenakan sanksi sampai dicopot jabatannya," tegasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/1).

Sanksi ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah daerah. Adapun peraturan yang melandasi ketegasan ini adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75 Tahun 2005 dan Pergub Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta ini mengungkapkan, pihaknya dapat memberikan sanksi karena mendapatkan kewenangan yang didasari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 17 mengatur soal bentuk pelanggaran dan sanksi kepada pejabat pemerintah.

Dia menambahkan sedangkan UU NO.30/2014 pasal 20 memberikan wewenang pengawasan kepada intern/ inspektorat. Sehingga pihak inspektorat berhak menyelidiki dan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pejabat.

"Kalau dia (PNS DKI) merokok berarti dia tidak mengindahkan peraturan kami," ujarnya.

Lasro melanjutkan, hukuman tidak hanya berlaku bagi PNS DKI Jakarta yang ketahuan tengah merokok. Namun mereka yang ruangannya ditemukan puntung rokok, bahkan abu rokok juga bisa dikenakan sanksi serupa.

"Bahkan kalau di ruangannya ditemukan puntung dan abu rokok itu bisa dikenakan sanksi. Itu bisa jadi indikasi dia merokok," tutupnya.