Pemerintah bakal bangun rusunawa terpadu di Pasar Rumput
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terpadu di Pasar Rumput, Jakarta Selatan. Rusunawa tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan pemukiman di Jakarta.
"Ini menjadi tonggak pembangunan rusun terpadu dan akan ditindaklanjuti dengan pembangunan rusun lain, seperti di Pasar Minggu. Semoga persoalan pemukiman bisa tuntas diselesaikan," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenPU-Pera Mirna Amien, di Balai Kota, Selasa (8/12).
Mirna menjelaskan, pembangunan Rusunawa tersebut menggunakan anggaran KemenPU-Pera senilai Rp 950 miliar. Pembangunan menggunakan anggaran jamak dua tahun.
Rusunawa mulai dibangun 2016 dan selesai tahun 2018. Rusunawa Pasar Rumput memiliki dua tower dengan total 25 lantai dan 2.000 unit. Luas bangunan mencapai 120 ribu meter persegi.
Kesepakatan pembangunan rusunawa Pasar Rumput ?ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono yang diwakili Mirna.
"Tahun 2016, kami segera lelang pembangunan rusun Pasar Rumput. Memang selama ini kendalanya perlu ada koordinasi macam-macam, padahal desainnya sudah ada," ujarnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi juga meresmikan tiga ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaMenariknya, dengan modal yang cukup ringan, Abror bisa menghasilkan cuan melimpah dari penjualan burung perkutut.
Baca SelengkapnyaAda bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Proyek tanggul raksasa merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, hingga hilangnya banyak lahan.
Baca SelengkapnyaDirektur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaProyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Selengkapnya