Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tantang PT Jakarta Monorail (PT JM) untuk melakukan dengar pendapat publik atau public hearing terkait alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembangunan monorail yang dibangun oleh PT JM.

"PT JM ini hebat nih, ini orang udah main politik, main politik nekan saya. Makanya saya pesan kepada deputi-deputi, kalau rapat dengan dia, kita tantang deh public hearing, kalau berani tantang terbuka, saya balas tantang terbuka, kapan lu mau, kita sudah sebut dia lewat twitter, kapan lu mau. Jadi gak usah debat lewat opini segala macam," kata Ahok di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (26/5).

Ahok geram lantaran PT JM membentuk opini publik terkait ditundanya proyek pembangunan monorail oleh Pemprov DKI. "Jadi Jakarta ini ibaratnya udah kepepet seperti ini kan transportasi massal apapun kita mau. Asal bisa masuk akal. Nah sekarang yang bikin kita ragu-ragu Jakarta Monorail ini tidak ada bank yang mau membiayai, artinya apa, artinya ada yang salah ini, ada missing link nya nih," jelas Ahok.

Keraguan Ahok didasari oleh beberapa fakta pendukung, di mana mega proyek ini sudah mendapat dukungan dari dua Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, yakni Sutiyoso dan Fauzi Bowo, hingga dukungan dari Wakil Presiden menjabat saat itu, Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan menjabat saat itu, Sri Mulyani, tidak membuahkan dukungan finansial satupun dari perbankan terhadap PT JM.

"Gak ada bank yang mau biayai. Pak Fauzi Bowo sudah kirim surat, ini wanprestasi nih, tiangnya saja sudah ada survei suruh bayar, ga mau bayar. Gantung-gantung nih. Kita juga engga bisa bongkar," ungkap Ahok.

Ahok membeberkan perihal modal yang rencananya digunakan PT JM untuk membangun monorail. Menurut Ahok, modal PT JM untuk membangun monorail berasal dari 80 persen pendapatan properti yang dibangun PT JM. Properti tersebut dibangun di atas tanah yang diminta disediakan oleh Pemprov DKI di pusat-pusat kota dan jalur hijau.

"Dia bilang monorail kami gak mungkin jalan kalau engga didukung properti. Kalau gitu perda kami mengatur, transit oriented development (TOD), properti-properti itu di tangan siapa? PT MRT, kalau gitu kenapa engga PT MRT saja yang bangun," tutup Ahok.