Merdeka.com - Pembahasan usulan anggaran APBD 2020 antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta belum masuk ke dalam agenda pembahasan Rancangan APBD (RAPBD). Masih ada komisi yang belum mengetok palu kesepakatan usulan anggaran.

Komisi D DPRD masih akan melanjutkan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan Dinas Bina Marga pada Senin pekan depan (11/11).

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menampik molornya pembahasan anggaran disebabkan 'leletnya' eksekutif. Ia menegaskan draf usulan anggaran telah diajukan sejak Juli.

"Iya kita sudah kasih dari tanggal 5 Juli, ada buktinya, ada tanda terimanya, soft copy, hard copy, kita kasih semua," kata Saefullah, Jakarta, Kamis (7/11).

Kebut Pembahasan KUA-PPAS

Tak ingin terus dianggap lalai, Saefullah mengatakan pihaknya sudah berupaya melaksanakan pengajuan draf usulan anggaran tepat waktu agar tidak memakan waktu cukup lama saat proses pembahasan.

Terlebih lagi, kata dia, upaya bekerja tepat waktu guna menuntaskan Permendagri mengenai pembahasan anggaran 2020 dimulai November.

Namun demikian, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu juga mengakui molornya pembahasan tak lain karena beberapa faktor, seperti pergantian anggota dewan.

"Itu jadi salah satu variable kenapa ini menjadi terlambat. kita tak bisa hindari," tukasnya.

DPRD Targetkan KUA PPAS Selesai 5 November

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) akan selesai 5 November 2019.

"Kira-kira tanggal 5, KUA-PPAS ditandatangani bersama dalam MoU. Habis itu dikebut," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (1/11)

Politisi Gerindra itu mengatakan, KUA PPAS akan dibahas secara menyeluruh dalam rapat Badan Anggaran setelah seluruh pembahasan di lima komisi DPRD bersama para SKPD terkait dilakukan.

Taufik mengatakan, pembahasan anggaran serta komponen KUA-PPAS di masing- masing komisi tidak bisa selesai dengan cepat karena membutuhkan waktu dalam pembahasannya.

"Kan ternyata gak bisa, karena memang disisir satu- satu. Kekejar, Insyaallah, makanya kita semua siap bahas sampai malam," kata Taufik.

Selanjutnya, jika pembahasan KUA-PPAS dalam rapat Badan Anggaran telah disetujui maka secepatnya penandatangan MoU (Memorandum of Understanding) akan dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.