Merdeka.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya dilaporkan ke BK DPRD DKI karena dinilai melanggar etik. Pelaporan dibuat usai anggota DPRD DKI periode 2019-2024 itu mengungkap adanya kejanggalan dalam usulan RAPBD DKI 2020.

Terkait hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pelaporan tersebut salah alamat. Seharusnya pelaporan dilakukan kepada partai yang tidak melakukan pengawasan terhadap APBD DKI.

Sekjen Fitra, Misbahul Hasan heran dengan pelaporan yang dilakukan oleh Sugianto. Bahkan dia mempertanyakan kapasitas pelapor yang menilai PSI melanggar kode etik karena mengunggah rencana anggaran lem Aibon Rp82,8 miliar.

"Saya justru mempertanyakan kapasitas Pak Sugianto ini, sebagai warga DKI, harusnya beliau berterima kasih mendapat informasi kejanggalan-kejanggalan APBD DKI, sehingga bisa dilakukan perbaikan," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (5/11).

Dia mengungkapkan, apa yang telah dilakukan oleh PSI sebenarnya menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Di mana sebagai wakil rakyat harus memberikan informasi kepada konstituennya terkait anggaran.

"Selain itu, sebagai dewan, kawan-kawan PSI punya fungsi Budgeting dan Pengawasan Anggaran," ujarnya.

Selain itu, Misbahul menganggap laporan yang dilakukan oleh Sugianto salah alamat. Seharusnya laporan tersebut lakukan kepada anggota dewan yang ikut ikutan menutupi dokumen KUA PPAS.

"Laporan Sugianto justru salah alamat. Dia harusnya melaporkan anggota dewan yang hanya diam saat pembahasan anggaran. Atau anggota dewan yang ikut-ikutan menutup-nutupi dokumen KUA PPAS atau RAPBD DKI," tutupnya.