Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritik atas pernyataannya yang mengajak pemerintah pusat agar turut membantu program-program kerja di Jakarta. Pernyataan Anies tersebut seiring persiapan Jakarta sebagai kota global.

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai pemerintah pusat telah memberikan bantuan baik fiskal ataupun kebijakan yang meringankan Jakarta. Hanya saja, menurut dia, bantuan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Anies hingga jelang masa tugasnya.

"Campur tangan pemerintah pusat sudah banyak, tapi pemerintah daerah ini enggak mau melakukan itu," kata Gembong, Senin (18/4).

Gembong mengungkit kembali program normalisasi sungai tak kunjung dikerjakan oleh Anies sejak awal hingga jelang masa jabatannya.

Dia berujar, normalisasi sungai bukan pekerjaan mudah, khususnya saat pembebasan lahan. Untuk itu, Gembong menilai, sebaiknya pembebasan lahan dilakukan sejak awal Anies menjabat.

"Padahal pembebasan lahan enggak mudah, tapi ini dilakukan di ujung masa jabatan karena Pak Anies masih yakin program unggulannya yaitu memasukkan air ke perut bumi melalui sumur resapan, ternyata program sumur resapan gagal total," ujarnya.

Dia menambahkan, pembebasan lahan merupakan tugas dari Pemprov DKI sementara pembangunan infrastruktur untuk normalisasi sungai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gembong meningatkan Anies agar memanfaatkan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan banjir secara optimal.

"Baru di tahun 2022 ini ada alokasi untuk pembebasan lahan melalui dana PEN sekitar Rp1,1 triliun," ungkapnya.

Permintaan bantuan Anies tersebut disampaikan dalam Musrenbang yang digelar pada Kamis (14/4). Dia berujar bahwa menyiapkan Jakarta sebagai kota global bukanlah perkara mudah, dan tidak dapat terlihat hasilnya secara instan.

Anies juga menjelaskan, menjadikan Jakarta sebuah kota tidak hanya pada perencanaan pembangunan. Tetapi juga menyelesaikan permasalahan perkotaan.

Pemprov DKI sangat mengharapkan dukungan termasuk dari pemerintah pusat. Seperti terkait penanganan kapasitas aliran sungai yang melewati lintas provinsi yakni Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Selain itu, pembangunan dan peningkatan tanggul laut dan bangunan pengaman pantai lainnya di kawasan pesisir utara, serta penuntasan rencana induk (master plan) hulu-hilir agar pengendalian air sungai bisa terintegrasi, efektif dan efisien.

Selanjutnya, dukungan dalam penuntasan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) I Jatiluhur dan Serpong-Karian untuk lingkup hilir Jakarta dan pembangunan sistem limbah di DKI.