Merdeka.com - Sebanyak 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta tidak mau mendaftar seleksi jabatan eselon II meski lulus persyaratan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menghukum dengan menjemur para ASN ini di halaman Balai Kota.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menduga para ASN ini tidak ingin naik jabatan lantaran ada posisi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Peran TGUPP dinilai sangat sentral.

"Ini disinyalir disebabkan oleh peran TGUPP yang sangat sentral," ujar Gembong kepada merdeka.com, dikutip Rabu (12/5).

Gembong mengaku sudah sering mendengar keluhan para ASN Pemprov DKI Jakarta terkait keberadaan TGUPP. "Sudah sering," ucapnya.

Dia mendorong Anies untuk menelusuri lebih jelas penyebab 239 ASN menolak untuk mengikuti seleksi jabatan eselon II.

"Harusnya pak Anies menelusuri lebih dalam kenapa ini terjadi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Maria Qibtya enggan menanggapi dugaan TGUPP menjadi penyebab para ASN ogah ikut seleksi jabatan.

"No comment karena aku enggak melihat itu enggak bisa memastikan itu," ujar Maria saat dihubungi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Maria Qibtya mengatakan, duduk permasalahan tentang 239 tidak mendaftar seleksi jabatan, yang berujung Anies menjemur mereka di halaman Balai Kota.

Pengumuman tentang lelang jabatan dimulai pada 14-28 April. Kemudian, tahapan seleksi 15-29 April. Dari hasil seleksi memutuskan 498 orang lolos syarat administrasi dan syarat-syarat lainnya.

"Yang daftar 259 orang, dari 498 orang yang memenuhi syarat, yang 239 orang tidak mendaftar," jelas Maria kepada merdeka.com.

Kewajiban ASN yang lolos seleksi untuk kemudian melakukan pendaftaran jabatan diatur dalam Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 43 Tahun 2021.

Maria mengatakan, atas dasar pertimbangan itu pula, Anies mengumpulkan 239 ASN dan menegur mereka karena dianggap tidak mematuhi kewajiban yang sudah termuat dalam Insekda.

"Jadi sebetulnya Pak Gubernur itu mengingatkan mereka ketika ada Instruksi Sekretaris Daerah yang diwajibkan untuk mendaftar selayaknya kita mematuhi kewajiban itu, kalau tidak maka dianggap tidak patuh," jelasnya.

Dari peserta yang lolos seleksi, Maria menyebutkan ada beberapa peserta yang melaporkan ke atasan tidak dapat mendaftar dengan alasan tertentu.

Jika demikian, kata Maria, hal tersebut dapat ditolerir karena adanya keterangan atau alasan tidak dapat mendaftar.