Merdeka.com - Panwaslu DKI Jakarta menilai iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang menampilkan Prabowo Subianto mendukung Jokowi sebagai sebuah pelanggaran. Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari meminta Panwaslu untuk bersikap fair.

"Sebenarnya perkara terselubung dan melanggar jadwal sepatutnya Panwaslu juga harus fair. Sejak Ramadan kampanye di televisi, spanduk-spanduk parpol yang mengindikasikan dukungan dari PKS ke Foke terpasang di seluruh DKI, ceramah-ceramah masjid, deklarasi ormas-ormas, pernyataan tokoh-tokoh parpol baik verbal tapi ditulis, atau di spanduk kan sudah berlangsung intensif," kata Eva saat dihubungi, Jakarta, Kamis (13/9).

Eva menambahkan, harusnya Panwaslu juga melihat pernyataan Foke yang sering menyiratkan pesan kampanye seperti menanggapi soal kebakaran di Jakarta. Jika Panwaslu memantau dan mengawasi langsung kondisi di lapangan, justru pihak Jokowi lah yang sebenarnya dirugikan akibat pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata itu.

"Hanya saja, Tim Jokowi tidak mempermasalahkannya karena menganggap tidak substansial, sebagai bagian pelanggaran yang ditoleransi. Tetapi jika toh reklame tersebut disoal secara formal, Pak Prabowo akan hadapi," tegas Eva.

Eva menyesalkan, semakin mendekati hari H, semua peluang dijadikan strategi kampanye termasuk mengadu ke Panwaslu. Meski demikian, lanjut Eva, pihaknya akan terus bekerja keras.

"Hal itu tidak akan mengganggu, malah kita berharap dapat wind fall dari strategi penyerangan yang agresif ini. Justru menambah simpati ke Tim Jokowi. Tapi ngono yo ngono ning ojo ngono lah," tandasnya.

Diketahui, Panwaslu DKI Jakarta sudah menyerahkan berkas dugaan pelanggaran pidana Pilkada terkait iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang menampilkan Prabowo Subianto di televisi kepada Polda Metro Jaya.