Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendesak Pemerintah Provinsi segera mendistribusikan bantuan sosial tunai (BST). Sejak kebijakan PPKM Darurat berlaku pada 3 Juli, hingga Jumat (15/7) bantuan tak kunjung diterima oleh masyarakat.

"Masyarakat sangat membutuhkan BST dari pemerintah untuk membiayai kehidupan mereka, karena masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum kembali bekerja dan mempunyai penghasilan akibat dampak dari pandemi Covid-19 ditambah lagi saat ini PPKM Darurat," ucap Zita.

Meski demikian Zita mengapresiasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyiapkan anggaran senilai Rp623 miliar untuk sekitar 1,1 juta kepala keluarga yang terdaftar sebagai warga terdampak pandemi Covid-19. Sementara 700.000 kepala keluarga akan menjadi tanggungan pemerintah pusat

Penasihat Fraksi PAN di DPRD itu berharap penyaluran BST berlangsung secara berkesinambungan sampai situasi ekonomi membaik dan pandemi berakhir.

"Karena BST ini juga bisa menahan lonjakan angka kemiskinan di Jakarta," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono menyampaikan Dinas Sosial melakukan refocusing anggaran sebesar Rp623 miliar untuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Nilai BST yang akan disalurkan sebesar Rp600.000.

Mujiyono menuturkan, nilai Rp600.000 merupakan akumulasi BST selama dua bulan yakni Mei-Juni, dengan masing-masing nilai bantuan per bulan Rp300.000.

Rincian terkait refocusing Dinas Sosial disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Edi Sumantri kepada Mujiyono melalui sambungan telepon.

"Sudah dilakukan refocusing. Dari mana? Salah satunya dari refocusing kegiatan fisik di Dinsos, seperti rehab panti didrop, kemudian rehab sekolah, jadi tidak prioritas, dapatlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp623 miliar," ucap Mujiyono, Selasa (13/7).

Pencairan BST sedianya akan dilakukan dalam waktu dekat ini, mengingat anggaran sudah tersedia. Namun, kata Mujiyono, Pemprov DKI belum bisa mengeksekusi pencairan bantuan lantaran masih menunggu kendala teknis dari pemerintah pusat.

Contoh kendala teknis yaitu, pencairan masih menggunakan fasilitas Kantor Pos dibanding Bank DKI. Sedangkan tidak semua wilayah terdapat unit pelayanan Kantor Pos.

Mujiyono menuturkan, Pemprov DKI ingin agar distribusi BST dapat dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah administrasi Jakarta.

"Yang Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya pemerintah pusat, hitungan dulu saja. Harus tunggu wilayah lain dulu biar barengan," jelas Mujiyono.