Merdeka.com - Kebijakan naturalisasi sungai yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengatasi banjir mendapatkan tanggapan dari pakar hidrologi UGM, Rachmad Jayadi. Rachman menilai, naturalisasi justru membuat sungai tersumbat.

Rachmat merinci naturalisasi justru akan membuat aliran air tak lancar. Tak lancarnya aliran sungai ini dinilai Rachmat justru berpotensi membuat banjir.

Naturalisasi sungai di Jakarta dinilai Rachmat berbeda dengan kondisi di Singapura. Di Singapura, lanjut Rachmat, naturalisasi sungai bukan dilakukan di hilir seperti di Jakarta.

"Beliau (Anies Baswedan) lupa yang dilakukan di Singapura bukan di hilir. Kalau di hulu masih mungkin karena di hulu belum ada persoalan kiriman air terakumulasi. Kalau di hilir sama saya membumpeti (menyumbat sungai)," ujar Rachmat di UGM, Senin (6/1).

"Kalau dinaturalisasi kan jadinya (aliran sungai) lebih pelan. Kalau kata orang Jawa bukannya tidak benar, tapi tidak pener atau tidak proper," sambung Rachmat.

Secara natural, sungai akan mengalami penyempitan karena adanya sedimentasi. Adanya pemukiman di sepanjang pinggir sungai, sambung Rachmad, semakin memercepat terjadinya penyempitan sungai.

Untuk mengatasi kondisi sungai di Jakarta, Rachmat menilai ada dua alternatif cara. Alternatif ini bisa dengan naturalisasi maupun artifisial sungai.

"Jika naturalisasi sungai diterapkan maka ada konsekuensi. Konsekuensinya yaitu membuat lahan terbuka hijau di sepanjang aliran sungai. Karena kalau di pinggirnya dibuat (lahan terbuka) hijau itu kecepatan airnya tidak bisa besar jadi konsekuensi harus lebar. Kalau lebar permasalahannya tambah," papar Rachmad.

Rachmad menilai, saat ini kondisi Jakarta harus ada kompromi, supaya normalisasi sungai tidak menimbulkan masalah ekonomi tetapi aliran sungai tetap cepat meskipun aliran sungai sempit.

"Supaya cepat apa? Tidak dikembalikan ke natural tetapi harus artifisial. Harus dipakaikan pelindung diberi dinding yang licin supaya air mengalir lebih cepat," tutup Rachmad.